MATA INDONESIA, JAKARTA – Sektor perkebunan sanggup menjadi lokomotif untuk membangkitkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid19 yang diakibatkan virus corona .
Pakar Perkebunan Tungkot Sipayung pun mengungkapkan sektor tersebut sudah terbukti kebal terhadap infeksi Covid19, akibat karakteristik bisnisnya telah menerapkan prinsip physical distancing secara alamiah.
“Kebetulan semua perkebunan kita ada di pedesaan. Di sana interaksi antar manusia secara alamiah memang sudah berjarak. Akibatnya di sektor perkebunan kita tidak ada yang namanya PHK atau ada kegiatan yang terhenti,” katanya saat bertandang ke kantor Mata Indonesia, Selasa 23 Juni 2020.
Selain itu, sektor ini juga menghasilkan produk-produk yang diperlukan dalam pengendalian covid19. Bahan baku seperti hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sabun mandi hingga cairan disinfektan berasal dari perkebunan sawit.
Barang-barang itu tidak hanya digunakan di dalam negeri, tapi ikut diekspor ke luar negeri. Itu sebabnya nilai ekspor dari sektor perkebunan justru mengalami kenaikan saat pandemi.
Misalnya dari kelapa sawit saja pada April 2020 negara sudah mendapat 7 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribisnis Strategis Policy (PASPI) tersebut menyatakan jumlah itu lebih tinggi dari angka periode Januari-April 2019
Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada periode Januari – April 2020, produksi kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mencapai 15,03 juta ton.
Sementara nilai ekspor CPO pada periode yang sama naik 9,4 persen menjadi 7 miliar dolar AS dari 6,4 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.
Tungkot juga mengungkapkan selain CPO, produk perkebunan lainnya seperti karet, kopi, kakao, teh, gula dan rempah-rempah masih menjadi sumber pendapatan negara di masa pandemi. Sekarang tinggal menanti kebijakan pemerintah agar produk-produk ini bisa didorong merajai perdagangan global.
Salah satu jalannya emerintah dianjurkan memberi stimulus bagi sektor perkebunan untuk meningkatkan mutu dan produk-produk perkebunan.
Agar rencana bisa berjalan, maka para petani kecil yang terhimpun dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberikan sosialisasi soal digitalisasi produk, sehingga memudahkan mereka memasarkan produknya.
Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang tepat sasaran bagi nasib para pelaku UMKM, seperti memberi akses permodalan. Misalnya membuka kran kredit-kredit yang bersuku bunga rendah.
Jika hal ini dilakukan secara berkesinambungan, niscaya akan ikut mengerek pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Bukan hanya itu, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara dan mampu mengentas angka kemiskinan di tanah air.
