Memang Jadi Biang Kecelakaan, 7 Negara Ini Larang Skuter GrabWheels

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Sejak menewaskan penggunanya dan merusak fasilitas publik di Jakarta, skuter listrik terutama GrabWheels menjadi perhatian dan pembicaraan orang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan berencana menerapkan aturan yang ketat bahkan ada suara-suara melarang penggunaan moda transportasi yang sedang digemari anak-anak muda itu. Sebab, banyak pendapat bahwa skuter listrik bukan alat transportasi yang memadai.

Kepala Badan Pengelola Tranportasi Jabodebatek Bambang Prihartono mengungkapkan skuter listrik seperti GrabWheels adalah sarana hiburan.

Meski begitu, rencana pelarangan skuter listrik bukan hal yang baru. Bukan hanya dilakukan Indonesia, sebab beberapa negara sudah melakukannya dengan alasan yang sama, mengakibatkan banyak kecelakaan.

Beberapa negara itu adalah;

1. Singapura

Larangan pengguna skuter yang melewati jalur pejalan kaki resmi diberlakukan pada 5 November 2019 dan pelanggarnya didenda 2000 dolar Singapura atau dipenjara selama tiga bulan. Pengguna skuter listrik itu hanya diperbolehkan menggunakan jalur sepeda dan di Park Connector Networks.

2. Swedia

Skuter listrik hanya diperbolehkan melaju di jalur sepeda namun harus dilengkapi dengan helm, lampu depan dan belakang, bel serta penggunanya berumur 15 tahun ke atas.

3. Inggris

Pelarangan skuter listrik di Inggris mulai berlaku karena seorang presenter tv, Emily Hartridge tertabrak truk sehingga meninggal dunia saat menggunakannya.

Aturan itu berlaku di semua jalan, seperti jalur sepeda, sepeda motor bahkan trotoar. Alat itu hanya boleh digunakan di properti pribadi.

4. Jepang

Untuk menggunakan skuter listrik di negara ini membutuhkan surat izin, registrasi, plat nomor, lampu sein serta kaca spion layaknya menggunakan sepeda motor.

5. Perancis

Menggunakan skuter listrik di negara ini harus melalui jalur sepeda dengan batas kecepatan 25 kilometer per jam. Bila ingin menggunakanya, harus berumur minimal 12 tahun dan tidak boleh membonceng pengguna lain.

6. Jerman

Aturan skuter berlaku pada tahun 2019 ini. Tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya manapun serta area umum negara tersebut.

7. Amerika Serikat

Di beberapa wilayah di AS seperti di Nashville, skuter listrik dilarang melaju di atas trotoar karena menggangu penguna jalan. Seperti dikutip dari theverge.com hasil studi CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) tercatat 84 persen pengguna skuter listrik mengalami cidera patah tulang akibat kecelakaan. (Yuri Giantini)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini