Manuver Kuda Hitam Yudo Margono Rebut Tahta Panglima TNI dari Andika Perkasa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jabatan Panglima TNI yang kini diemban Marsekal Hadi Tjahjanto, kemungkinan besar akan mengalami pergantian pada tahun 2021 nanti.

Pengamat militer Al Araf mengatakan, saat ini ada tiga orang yang dijagokan bakal mengantikan posisi Marsekal Hadi. Mereka adalah sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) masih dipegang oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dari tiga nama ini, ada satu nama yang secara normatif, paling berpeluang menjadi panglima TNI yaitu Laksamana Madya Yudo Margono. Ditambah dukungan secara historis, terlihat pada posisi Panglima TNI saat ini yang berasal dari Angkatan Udara dan sebelumnya berasal dari Angkatan Darat, Gatot Nurmantyo.

“Maka berdasarkan rotasi Panglima TNI selanjutnya, Angkatan Laut yang mendapatkan jabatan ini. Itu prediksi menurut UU TNI secara normatif,” ujarnya, Rabu 20 Mei 2020.

Kebijakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi ini sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Meski demikian, terbuka juga peluang bila pemilihan Panglima TNI bakal dilakukan secara politik. Lantaran jabatan ini merupakan satu dari sekian jabatan lainnya yang strategis di tatanan kenegaraan di Indonesia.

Untuk itu, dalam pemilihannya Presiden akan dipengaruhi banyak faktor atau variabel lainnya. Salah satunya adalah seberapa besar kepercayaan presiden atas sosok yang dipilihnya sebagai Panglima TNI.

“Lalu seberapa besar Panglima TNI tidak akan mengunci Presiden. Dan seberapa besar Presiden dapat mengontrol Panglima TNI,” katanya.

Selain itu, pemilihan orang nomor satu TNI ini juga bisa muncul dari perpolitikan di dalam lingkar istana atau parlemen. Atau bisa juga muncul dari pengaruh politik yang bisa menekan dan mempengaruhi presiden dalam pemilihan itu.

Namun Al Araf tetap yakin kalau Jokowi akan memilih secara secara objektif dan sesuai dengan aturan main yang ada.

“Kalau keluar dari undang-undang akan ada yang sakit hati dalam pergantian Panglima TNI. Seharusnya mengacu pada UU TNI saja lah,” ujarnya.

Sementara pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memprediksi karier Laksamana Yudo Margono tidak mentok sebagai KSAL.

“Khusus untuk Laksamana Yudo Margono, kansnya untuk menjadi Panglima TNI menjadi sangat kuat,” ujar Fahmi.

Sebelumnya, kata Fahmi, KSAD Jenderal Andika Perkasa telah lama digadang-gadang akan menjadi panglima TNI.  Namun, seiring naiknya Yudo Margono menjadi KSAL, peluang Yudo sebagai Panglima TNI kini juga besar.

Fahmi pun memperhitungkan usia dinas Yudo yang lebih panjang. “Masa dinas aktif Yudo (55) lebih panjang setahun dari Andika (56),” kata dia.

11 KOMENTAR

  1. Untuk apa lu buat komentar2 seperti itu,jangan buat adu domba, TNI itu Solid. Tidak usah anda kipas-kipasi.Untuk menduduki jabatan Panglima TNI kan sudah ada protapnya.

  2. Lebih baik yudo margono kalau di pegang sama andika perkasa nanti banyak anak buahnya fd hukum gara² komen d medsos karena komen d medsos itu bebas .
    Andika perkasa itu terlalu viral karena tindakannya bukan viral karena gelarnya tp memang pinter tp banyak anak buahnya yg kecewa tidak seperti Kasad terdahulunya yg kalem tp sangat d sanjung oleh anak buahnya

    • Sdt Ujang W, Anda hrs paham UU TNI . Ini susahnya bgs ini, penyakitan, kebebasan dilakukan tanpa melihat UU yg membatasinya.
      Anda harus belajar, kecuali masih anak2.

  3. Gantian dong Sekarang jatahnya TNI AL…harus adil , dulu kan AD dua kali sebelum Gatot kan juga dari AD… mereka sama kedudukannya di mata hukum tidak ada istilah anak mas seperti jaman ORBA

  4. Seharusnya sesuai aja dengan aturan yg ada…beres tidak menimbulkan permasalahan baru..
    Pesan aja buat PANGLIMA…tolong di cek anak buahnya sampai ke tingkat bawah…msh banyak permasalahan tentang proses masuk TNI, kenaikan pangkat TNI,jabatan TNI…lihatlah dengan prestasi..jangan dilihat dengan UANG dan kolusi kekeluargaan..hancur bagi yg bekerja dengan llurus dan prestasi pangkat gak naik naik.

  5. Biarlah itu menjadi hak preogratif Presiden, jangan dibuat runcing seolah2 dlm tubuh TNI kita ada rivalitas antar angkatan. #janganadudombatnimu

  6. siapapun pemimpinnya pasti akan memberikan yang terbaik buat indonesia, mohon untuk para netijen yang disayang jangan sampai menyebarkan pemberitaan yang menimbulkan perpecahan, jadilah orang bijak yang baik hati dan untuk media tolong jangan buat judal yang profokatif, hanya karna ingin menarik viewer

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini