Lithuania Haramkan Warganya Beli Ponsel Buatan Cina!

Baca Juga

MATA INDONESIA, VILNA – Kementerian Pertahanan Lithuania memperingatkan warganya untuk membuang ponsel buatan Cina, sekaligus melarang warganya membeli ponsel baru buatan Negeri Tirai Bambu.

Sebuah laporan oleh National Cyber Security Center menguji ponsel 5G dari pabrikan Cina. Dan hasilnya, satu ponsel dengan merk Xiaomi dilaporkan memiliki alat sensor bawaan, sementara merk Huawei memiliki kelemahan keamanan.

Pihak Huawei langsung mengatakan tidak ada data pengguna yang dikirim secara eksternal. Sementara Xiaomi menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan sensor komunikasi.

“Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel Cina baru dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepat mungkin,” kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania, Margiris Abukevicius, melansir Yahoo News, Kamis, 23 September 2021.

“Ponsel unggulan Xiaomi Mi 10T 5G ditemukan memiliki perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan menyensor istilah termasuk “Bebaskan Tibet”, “Hidup kemerdekaan Taiwan” atau “gerakan demokrasi”,” kata laporan itu.

Laporan tersebut menyoroti lebih dari 449 istilah yang dapat disensor oleh aplikasi sistem ponsel Xiaomi, termasuk browser internet default. Di Eropa, kemampuan ini telah dimatikan pada berbagai model ini, tetapi laporan tersebut berpendapat bahwa itu dapat diaktifkan dari jarak jauh kapan saja.

“Perangkat Xiaomi tidak menyensor komunikasi ke atau dari penggunanya. Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna ponsel cerdas kami, seperti mencari, menelepon, menjelajah web, atau penggunaan perangkat lunak komunikasi pihak ketiga,” demikian pernyataan pihak perusahaan.

“Perusahaan sepenuhnya mematuhi GDPR,” tambahnya.

Penelitian juga menemukan perangkat Xiaomi mentransfer data penggunaan telepon terenkripsi ke server di Singapura.

“Ini penting tidak hanya untuk Lithuania tetapi untuk semua negara yang menggunakan peralatan Xiaomi,” kata National Cyber Security Center.

Laporan tersebut juga menyoroti kekurangan pada ponsel P40 5G Huawei. Di mana ponsel tersebut menempatkan pengguna pada risiko pelanggaran keamanan siber.

“Toko aplikasi resmi Huawei, AppGallery, mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga di mana beberapa aplikasi telah dinilai oleh program anti-virus sebagai berbahaya atau terinfeksi virus,” demikian pernyataan bersama Kementerian Pertahanan Lithuania dan Pusat Keamanan National Cyber mengatakan.

Kepada BBC, juru bicara Huawei mengatakan bahwa mereka mematuhi undang-undang dan peraturan negara tempat ia beroperasi, memprioritaskan keamanan siber dan privasi.

“Data tidak pernah diproses di luar perangkat Huawei,” ucap juru bicara Huawei.

“AppGallery hanya mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk memungkinkan pelanggannya mencari, menginstal, dan mengelola aplikasi pihak ketiga, dengan cara yang sama seperti toko aplikasi lainnya,” tuturnya.

Huawei juga melakukan pemeriksaan keamanan untuk memastikan pengguna hanya mengunduh aplikasi yang aman, katanya.

Sederet laporan tersebut muncul saat ketegangan antara Lithuania dan Cina meningkat. Pada Agustus, Cina menuntut agar Lithuania menarik duta besarnya dari Beijing dan sebaliknya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi CKG dan Imunisasi Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak

Oleh : Arif Nugroho )*Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenagakesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) denganimunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampumemperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanankesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalammenjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 KementerianKesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satulayanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunancakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan duaprogram yang dilakukan secara terpisah.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbedamenyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsunghampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlahdaerah.Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut denganmenghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasikepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebihmaksimal.Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkanaspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperolehperlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap.Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan BulanImunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteridan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasimengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjagakekebalan kelompok di masyarakat.Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakatmengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktorpenting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasimaupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia.Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupanimunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akseslayanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif.Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang TahunKemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang.Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksindalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuktiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusanpemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuatoptimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan CekKesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusanribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasipenting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah KabupatenBanyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saatproses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakantersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hakmemperoleh pendidikan.Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapatdipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingatbahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak.Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak bolehmenolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperolehpendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak bolehdikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan.Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupanimunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengankoordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhanhak pendidikan tanpa harus saling bertentangan.Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkahpenting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukunganmasyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilanprogram tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.)* Penulis...
- Advertisement -

Baca berita yang ini