MATA INDONESIA, VILNA – Kementerian Pertahanan Lithuania memperingatkan warganya untuk membuang ponsel buatan Cina, sekaligus melarang warganya membeli ponsel baru buatan Negeri Tirai Bambu.
Sebuah laporan oleh National Cyber Security Center menguji ponsel 5G dari pabrikan Cina. Dan hasilnya, satu ponsel dengan merk Xiaomi dilaporkan memiliki alat sensor bawaan, sementara merk Huawei memiliki kelemahan keamanan.
Pihak Huawei langsung mengatakan tidak ada data pengguna yang dikirim secara eksternal. Sementara Xiaomi menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan sensor komunikasi.
“Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel Cina baru dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepat mungkin,” kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania, Margiris Abukevicius, melansir Yahoo News, Kamis, 23 September 2021.
“Ponsel unggulan Xiaomi Mi 10T 5G ditemukan memiliki perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan menyensor istilah termasuk “Bebaskan Tibet”, “Hidup kemerdekaan Taiwan” atau “gerakan demokrasi”,” kata laporan itu.
Laporan tersebut menyoroti lebih dari 449 istilah yang dapat disensor oleh aplikasi sistem ponsel Xiaomi, termasuk browser internet default. Di Eropa, kemampuan ini telah dimatikan pada berbagai model ini, tetapi laporan tersebut berpendapat bahwa itu dapat diaktifkan dari jarak jauh kapan saja.
“Perangkat Xiaomi tidak menyensor komunikasi ke atau dari penggunanya. Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna ponsel cerdas kami, seperti mencari, menelepon, menjelajah web, atau penggunaan perangkat lunak komunikasi pihak ketiga,” demikian pernyataan pihak perusahaan.
“Perusahaan sepenuhnya mematuhi GDPR,” tambahnya.
Penelitian juga menemukan perangkat Xiaomi mentransfer data penggunaan telepon terenkripsi ke server di Singapura.
“Ini penting tidak hanya untuk Lithuania tetapi untuk semua negara yang menggunakan peralatan Xiaomi,” kata National Cyber Security Center.
Laporan tersebut juga menyoroti kekurangan pada ponsel P40 5G Huawei. Di mana ponsel tersebut menempatkan pengguna pada risiko pelanggaran keamanan siber.
“Toko aplikasi resmi Huawei, AppGallery, mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga di mana beberapa aplikasi telah dinilai oleh program anti-virus sebagai berbahaya atau terinfeksi virus,” demikian pernyataan bersama Kementerian Pertahanan Lithuania dan Pusat Keamanan National Cyber mengatakan.
Kepada BBC, juru bicara Huawei mengatakan bahwa mereka mematuhi undang-undang dan peraturan negara tempat ia beroperasi, memprioritaskan keamanan siber dan privasi.
“Data tidak pernah diproses di luar perangkat Huawei,” ucap juru bicara Huawei.
“AppGallery hanya mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk memungkinkan pelanggannya mencari, menginstal, dan mengelola aplikasi pihak ketiga, dengan cara yang sama seperti toko aplikasi lainnya,” tuturnya.
Huawei juga melakukan pemeriksaan keamanan untuk memastikan pengguna hanya mengunduh aplikasi yang aman, katanya.
Sederet laporan tersebut muncul saat ketegangan antara Lithuania dan Cina meningkat. Pada Agustus, Cina menuntut agar Lithuania menarik duta besarnya dari Beijing dan sebaliknya.
