Lebanon, Negeri Cantik yang Terkoyak Perang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTALebanon sekarang memang sangat identik dengan konflik dan peperangan sehingga ledakan besar yang terjadi di pelabuhan negara itu disangka sebuah pemboman oleh Donald Trump. Padahal, sebelum perang saudara 1975-1990 negara itu dikenal dengan kecantikan alamnya bahkan dijuluki “Swiss dari Timur Tengah.”

Kecantikan Pelabuhan Beirut

Sebenarnya setelah perang itu berakhir bangsa Lebanon sudah mulai berbenah diri menjadikan negaranya cantik seperti sediakala.

El Yammoune, Beqaa

Pada awal 2006, stabilitas yang cukup bagus telah tercapai di hampir seluruh negeri, rekonstruksi Beirut hampir selesai, dan semakin banyak wisatawan asing yang datang ke resort-resort Lebanon.

Namun, Perang Lebanon 2006 menimbulkan korban sipil dan militer, kerusakan hebat pada infrastruktur sipil, dan pengungsian besar-besaran dari 12 Juli 2006 hingga gencatan senjata diberlakukan pada 14 Agustus 2006.

Rachaiya, Beqaa

Pada September 2006, pemerintah Lebanon telah memberlakukan rencana pemulihan awal yang ditujukan untuk membangun kembali properti yang dihancurkan oleh serangan-serangan Israel di Beirut, Tirus, dan desa-desa lainnya di wilayah selatan.

Namun perselisihan antara kubu pro dan anti-Suriah semakin meruncing hingga kini tetap menjadikan Lebanon negara gagal.

Meski begitu, banyak lansekap yang menawarkan kecantikan seperti diabadikan fotografer Ramzi Rizk yang bermukim di Beirut dan akan menarik wisatawan untuk datang jika situasi politik negeri itu stabil.

(Foto-foto: IG @ramirizk)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini