Lagi, Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Satu persatu kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin masuk ke penyidikan Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya, Alex menjadi tersangka perkara pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019, kali ini ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel menduga Alex terlibat korupsi dalam pemberian dana hibah dari APBD Sumsel Tahun 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

”Tersangka pertama adalah AN selaku Gubernur Sumsel periode 2008-2013 dan periode 2013-2018,”  kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu 22 September 2021.

Selain Alex, kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lain. Yaitu MM selaku mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan seorang PNS berinisial LPLT.

Leonard mengatakan, pada 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah dari APBD 2015 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang senilai Rp 50 miliar.  Kemudian, pada 2017, pemprov kembali menyalurkan dana hibah dari APBD 2017 kepada yayasan senilai Rp 80 miliar.

Menurut Leonard, penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Di antaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai penerima dana hibah. Ini hanya berdasarkan perintah AN selaku Gubernur Sumsel,” ujarnya.

Selain itu, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak beralamat di Palembang, tapi di Jakarta. Kemudian, lahan pembangunan masjid yang dinyatakan sepenuhnya sebagai Pemprov Sumsel, ternyata sebagian milik masyarakat.

“Pembangunan masjid tersebut juga tidak selesai. Akibat penyimpangan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 130 miliar,” kata Leonard.

Saat ini Alex Noerdin ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini