MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Mantan Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak dan gas yang dikelola negara serta bank milik negara. Hal ini ia sampaikan di depan Kongres AS pada Selasa (4/5).
Kyaw Moe Tun –perwakilan anggota parlemen terpilih yang menentang junta militer Myanmar, juga memperingatkan bahwa krisis yang dipicu oleh kudeta 1 Februari itu dapat mengancam keamanan regional.
Ia menambahkan bahwa Komite Urusan Luar Negeri –selain Bank Myawaddy dan Innwa yang dikelola militer, AS harus memberikan sanksi kepada Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE).
Sebagai catatan, MOGE mengoperasikan lading gas di lepas pantai dalam usaha bersama dengan perusahaan internasional, termasuk Chevron yang berbasis di AS dan perusahaan Prancis, Total. Sementara MFTB melakukan transaksi dalam mata uang asing untuk pemerintah Myanmar.
“Saya ingin menekankan bahwa Myanmar tidak hanya menyaksikan kemunduran besar lainnya bagi demokrasi, tetapi juga krisis mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” kata Kyaw Moe Tun, melansir Reuters, 5 Mei 2021.
Sebelumnya, sekelompok senator bipartisan Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi pada junta militer Myanmar.
Termasuk di dalamnya menekan pendapatan untuk sebuah perusahaan energi negara. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan represif junta militer Myanmar terhadap para pengunjuk rasa.
Senator Jeff Merkley, seorang Demokrat, dan Marco Rubio, seorang Republikan, serta empat lainnya mendesak Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Menteri Keuangan, Janet Yellen dalam sebuah surat untuk mencari jalan baru untuk mendukung rakyat Myanmar dalam perjuangan berkelanjutan untuk demokrasi menghadapi meningkatnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pendapatan gas dari usaha bersama yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar. Di mana menghasilkan pembayaran tunai sekitar 1,1 miliar USD per tahun, melansir Reuters (28/4).
Chevron membayar sekitar 50 juta USD ke Myanmar antara tahun 2014 dan 2018, menurut Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif, yang berupaya meningkatkan transparansi dalam bisnis internasional.