“Konflik di Gaza Dipicu Kesalahan Warga Palestina”

Baca Juga

MATA INDONESIA, YERUSALEM – Belum resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett juga melontarkan pernyataan pedas terkait pertempuran 11 hari antara Israel dan Hamas, Palestina.

Bennett yang merupakan Pemimpin Partai Yamina itu menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Gaza selama ini lebih banyak dipicu oleh kesalahan orang-orang Palestina.

“Kebenaran harus diberitahukan: Perjuangan nasional antara Israel dan Palestina bukanlah atas wilayah. Orang-orang Palestina tidak mengakui keberadaan kami di sini, dan tampaknya ini akan terjadi untuk beberapa waktu,” kata Bennett kepada Saluran 12 Israel, melansir Reuters, 4 Juni 2021.

Sebagai informasi, Bennett merupakan pendukung kuat Israel untuk menganeksasi bagian-bagian Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel dalam perang tahun 1967. Ia juga mantan kepala organisasi pemukim utama Israel di Tepi Barat.

Bennett berhasil menghentikan kedigdayaan Benjamin Netanyahu yang telah menduduki posisi Perdana Menteri Israel selama 12 tahun. Kursi didapat Bennett di bawah koalisi tambal sulam yang dibentuk oposisi Israel pada Kamis (3/6).

Pria berusia 49 tahun itu terjun ke dunia politik tahun 2005 sebagai wakil Benjamin Netanyahu. Selama perjalanan kariernya, Bennett telah memegang banyak posisi di bidang politik, termasuk jabatan menteri di Kementerian Ekonomi dan Pendidikan Israel.

Bennett yang lahir di Haifa, Israel memiliki retorita agresif terhadap Palestina. Tak mengherankan apabila ia kemudian kerap menjadi berita utama sepanjang karier politiknya.

Ia terpilih menjadi Ketua Partai Rumah Yahudi tahun 2012. Setahun kemudian, Bennett melontarkan pernyataan kontroversial, yakni teroris Palestina jangan dibebaskan, melainkan harus dibunuh. Ia juga mengklaim bahwa Tepi Barat tidak berada di bawah pendudukan dan tidak ada negara Palestina.

Tahun 2018, Bennett mengganti nama partainya yang semula Partai Rumah Yahudi menjadi Partai Yaminda dan mengambil bagian dalam koalisi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Pada pemilihan umum 23 Maret, Partai Yamina memperoleh tujuh kursi di pemerintahan.

Sebelumnya, warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza menilai takkan ada perubahan yang signifikan dari Israel meski memiliki pemimpin baru. Mereka mengatakan pemimpin yang menggantikan peran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki agenda yang seirama seperti pendahulunya.

Perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassem al-Salhi mengatakan bahwa penunjukkan Bennett tidak kala ekstrem dari pendahulunya, Netanyahu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hamas –faksi Palestina penguasa Jalur Gaza, siapa pun yang memerintah Israel tidak akan ada bedanya. Hamas mengatakan, semua pemimpin Israel akan terus menyerang dan bersikap bermusuhan dengan Palestina.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini