“Konflik di Gaza Dipicu Kesalahan Warga Palestina”

Baca Juga

MATA INDONESIA, YERUSALEM – Belum resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett juga melontarkan pernyataan pedas terkait pertempuran 11 hari antara Israel dan Hamas, Palestina.

Bennett yang merupakan Pemimpin Partai Yamina itu menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Gaza selama ini lebih banyak dipicu oleh kesalahan orang-orang Palestina.

“Kebenaran harus diberitahukan: Perjuangan nasional antara Israel dan Palestina bukanlah atas wilayah. Orang-orang Palestina tidak mengakui keberadaan kami di sini, dan tampaknya ini akan terjadi untuk beberapa waktu,” kata Bennett kepada Saluran 12 Israel, melansir Reuters, 4 Juni 2021.

Sebagai informasi, Bennett merupakan pendukung kuat Israel untuk menganeksasi bagian-bagian Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel dalam perang tahun 1967. Ia juga mantan kepala organisasi pemukim utama Israel di Tepi Barat.

Bennett berhasil menghentikan kedigdayaan Benjamin Netanyahu yang telah menduduki posisi Perdana Menteri Israel selama 12 tahun. Kursi didapat Bennett di bawah koalisi tambal sulam yang dibentuk oposisi Israel pada Kamis (3/6).

Pria berusia 49 tahun itu terjun ke dunia politik tahun 2005 sebagai wakil Benjamin Netanyahu. Selama perjalanan kariernya, Bennett telah memegang banyak posisi di bidang politik, termasuk jabatan menteri di Kementerian Ekonomi dan Pendidikan Israel.

Bennett yang lahir di Haifa, Israel memiliki retorita agresif terhadap Palestina. Tak mengherankan apabila ia kemudian kerap menjadi berita utama sepanjang karier politiknya.

Ia terpilih menjadi Ketua Partai Rumah Yahudi tahun 2012. Setahun kemudian, Bennett melontarkan pernyataan kontroversial, yakni teroris Palestina jangan dibebaskan, melainkan harus dibunuh. Ia juga mengklaim bahwa Tepi Barat tidak berada di bawah pendudukan dan tidak ada negara Palestina.

Tahun 2018, Bennett mengganti nama partainya yang semula Partai Rumah Yahudi menjadi Partai Yaminda dan mengambil bagian dalam koalisi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Pada pemilihan umum 23 Maret, Partai Yamina memperoleh tujuh kursi di pemerintahan.

Sebelumnya, warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza menilai takkan ada perubahan yang signifikan dari Israel meski memiliki pemimpin baru. Mereka mengatakan pemimpin yang menggantikan peran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki agenda yang seirama seperti pendahulunya.

Perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassem al-Salhi mengatakan bahwa penunjukkan Bennett tidak kala ekstrem dari pendahulunya, Netanyahu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hamas –faksi Palestina penguasa Jalur Gaza, siapa pun yang memerintah Israel tidak akan ada bedanya. Hamas mengatakan, semua pemimpin Israel akan terus menyerang dan bersikap bermusuhan dengan Palestina.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini