Khawatir Lonjakan Covid19 Akibat Olimpiade, Prefektur Sekitar Tokyo Diberi Status Darurat

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Khawatir terhadap lonjakan kasus Covid-19 dari penyelenggaraan Olimpiade, Pemerintah Jepang mengusulkan status “keadaan darurat” di empat prefektur yang berdekatan dengan Tokyo sebagai tempat berlangsung event olahraga dunia itu.

Panitia Olimpiade Tokyo melaporkan 27 kasus baru Covid-19 dari klaster pertandingan pesta olahraga dunia tersebut. Jika dihitung sejak 1 Juli saat perhelatan itu dimulai sudah membukukan 220 kasus Covid19.

Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura, yang mempelopori respons pandemi Jepang, mengusulkan keadaan darurat itu akan berlangsung hingga 31 Agustus 2021.

Perdana Menteri Yoshihide Suga diperkirakan mengumumkan langkah tersebut pada hari Jumat setelah para ahli menyetujuinya.

Seperti dilaporkan Reuters, Jepang yang sebelumnya berhasil mengindar dari wabah Covid-19 sekarang juga berjuang keras menahan varian Delt untuk menyebar. Saat ini, kasus harian di negeri matahari terbit itu mencatat kasus harian tertinggi pertama kali pada Kamis 28 Juli 2021 yang mencapai 10.000 pasien baru Covid-19.

Saat ini kurang dari 30 persen penduduk Jepang yang sudah mendapat vaksinasi Covid19 lengkap.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Komitmen Pemerintah Menjaga Ruang Demokrasi

Oleh: Dimas Yanuardi)*Demonstrasi mahasiswa menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan demokrasiIndonesia. Sejak era reformasi, kampus berperan sebagai ruang lahirnya berbagaigagasan kritis yang mendorong perubahan kebijakan publik sekaligus menjadipenyeimbang dalam kehidupan bernegara sehingga kehadiran mahasiswa di ruangpublik pada dasarnya mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup dan memberiruang bagi partisipasi warga negara.Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak mengelola perbedaanpendapat secara konstruktif. Kritik yang disampaikan melalui jalur konstitusionalperlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, sementarapenyelenggara negara berkewajiban memastikan ruang penyampaian aspirasi tetapterbuka tanpa mengabaikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya.Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog denganberbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai forum komunikasi, audiensi, serta mekanismepenyampaian aspirasi terus diperkuat agar setiap masukan dapat menjadi bahanevaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan publik. Pendekatanyang mengedepankan komunikasi, transparansi, dan kolaborasi menjadi landasanpemerintah dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiapkebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik sebagaibagian dari proses memperbaiki diri. Menurutnya, kritik merupakan unsur pentingdalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahdalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang dijalankan.Presiden Prabowo tidak menempatkan kritik sebagai ancaman, melainkan sebagaibagian dari mekanisme kontrol publik. Sikap terbuka terhadap masukan menjadisalah satu indikator bahwa pemerintah memahami pentingnya partisipasimasyarakat dalam proses pembangunan nasional.Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa demokrasi harus dijagaagar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang justru merusak kehidupanberbangsa. Ia menegaskan bahwa kritik perlu disampaikan secara bertanggungjawab tanpa mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban, memecahpersatuan, atau merusak institusi demokrasi itu sendiri.Pandangan tersebut sesungguhnya menegaskan dua prinsip yang berjalanberiringan. Negara wajib melindungi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapisetiap warga negara juga memiliki tanggung jawab menjaga agar kebebasantersebut tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan bersama.Karena itu, demonstrasi seharusnya dipahami sebagai sarana komunikasi antaramasyarakat dengan pemerintah. Aksi penyampaian aspirasi akan lebih efektifapabila mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, berbasis data, sertamembuka peluang lahirnya solusi, bukan sekadar memperbesar polarisasi di ruangpublik.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai dialog antarapemerintah dan mahasiswa perlu terus dibuka sebagai bagian dari penguatandemokrasi. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membantu memperkecilkesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.Pendekatan dialogis memang menjadi salah satu karakter penting demokrasimodern. Ketika ruang komunikasi tersedia secara terbuka, aspirasi masyarakatdapat disampaikan lebih efektif, sementara pemerintah memiliki kesempatanmenjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan yang diambil.Dialog juga memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar meredakanketegangan sesaat. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah dan kelompok masyarakat dapat membangun pemahaman bersama mengenai berbagaipersoalan strategis yang sedang dihadapi bangsa.Di sisi lain, kualitas demokrasi juga tercermin dari bagaimana aparat negara menjalankan tugasnya saat mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.Pengamat politik Boni Hargens menilai pendekatan aparat kepolisian dalammenangani aksi demonstrasi belakangan menunjukkan kecenderungan yang semakin humanis. Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan komitmennegara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasisecara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasi memiliki arti pentingdalam membangun kepercayaan publik. Ketika aparat mampu menjalankan tugassecara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, maka legitimasi institusinegara...
- Advertisement -

Baca berita yang ini