Mata Indonesia, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak multidimensi bagi pembangunan nasional. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, MBG juga dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus memperkuat sektor pendidikan secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang memiliki desain komprehensif. “MBG ini didesain bukan hanya untuk fokus pada kesehatan, tetapi juga pemberdayaan perekonomian dan pendidikan. Nah, karena itu Kemendagri fokusnya adalah untuk memastikan agar Bapak-Ibu, para kepala daerah semua ini terus bersinergi,” kata Bima.
Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, khususnya peran aktif pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat 17 peran Pemda yang mendukung program ini, mulai dari penguatan ekosistem pangan, jaminan keamanan pangan, pendataan penerima manfaat, hingga edukasi dan pemantauan kesehatan. Seluruh peran tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Bima menekankan pentingnya penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan. Penguatan ini diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.
“Agar juga Dinas atau OPD yang lain bisa dilibatkan di sini. Bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga ketahanan pangan, dan juga berkoordinasi dengan BPOM. Jadi Surat Edaran dari Pak Mendagri ini nanti akan fokus pertama ke SLHS yang lebih detail, yang kedua adalah penguatan rantai pasok,” ujarnya.
Penguatan rantai pasok ini sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, pelaku UMKM, hingga koperasi daerah dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG menciptakan siklus ekonomi yang produktif. Dengan demikian, anggaran yang digelontorkan negara tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi anak, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam aspek pendidikan, MBG diyakini mampu meningkatkan konsentrasi dan partisipasi belajar siswa. Asupan gizi yang memadai akan berdampak langsung pada daya tangkap dan stamina anak di sekolah, sehingga kualitas pembelajaran ikut terdongkrak.
Bima juga menekankan pentingnya pemantauan status gizi anak secara berkala sebagai bagian dari evaluasi program. “Kita harus pikirkan mekanisme teknisnya, apakah di BGN, apakah di Dinas Kesehatan, atau masuk dalam cek kesehatan gratis tadi. Jadi setiap tiga bulan itu kita bisa pantau anak-anak kita,” tambahnya.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, MBG hadir bukan hanya sebagai program bantuan makanan, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia. Melalui penguatan gizi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan dukungan terhadap kualitas pendidikan, MBG menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia yang lebih maju.