MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk melibatkan para pejabat di skala Rukun Tetangga (RT) untuk mengatasi penyebaran covid-19 yang tengah melonjak. Hal ini diusulkan oleh Ekonom senior Aviliani.
“Kalau ada kumpul-kumpul, rumahnya didatangi. Jadi, RT itu harus dilibatkan kalau ada warganya yang kumpul-kumpul sehingga bisa membantu pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Jumat 18 Juni 2021.
Apalagi kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB atau PPKM memiliki dampak yang luar biasa terhadap jatuhnya ekonomi dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Untuk itu, aktivitas pergerakan masyarakat perlu diawasi dengan ketat.
“Selama ini kebijakan baru di level daerah, bukan level paling kecil. Karena menurut saya, kalau tidak sampai unit terkecil itu tidak akan sustain,” katanya.
Oleh sebab itu, Aviliani menyarankan agar pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan anggaran untuk pengawasan pergerakan masyarakat di skala RT.
“Saya rasa mereka (pejabat RT) perlu dikasih anggaran untuk mengawasi warganya,” ujarnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Khusaini juga memiliki pendapat yang senada. Ia menganjurkan agar ada terobosan baru dari pemerintah terkait kebijakan yang menyasar pada skala mikro.
Menurutnya, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi harus dilakukan secara spesifik di setiap daerah, bukan disamaratakan secara nasional.
“Tidak cukup hanya makro, bisa jadi sektoral, bisa jadi sangat spasial,” katanya.
