Keren, Kapal Laut Kepresidenan Indonesia Dibuat di Dalam Negeri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Selain aneka pesawat terbang, Presiden Republik Indonesia direncanakan juga memiliki kapal laut kepresidenan.

Basisnya adalah kapal perang dari jenis fregat dan korvet yang relatif lebih gampang bermanuver.

Namun, desainnya mirip dengan kapal offshore patrol vessel (OPV) yang mampu beroperasi di laut lepas untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Meski begitu, dimensinya agak lebih besar dari kapal patroli standar yang banyak kita temui sehingga mampu bertahan dengan baik di lautan lepas.

Kapal itu juga memiliki landasan helikopter sehingga Presiden tidak perlu naik kapal dari dermaga tetapi bisa langsung di tengah laut menggunakan helikopter.

“Kapal ini akan memiliki senjata anti serangan udara. Dan disiapkan juga untuk CMS (combat management system) maupun rudalnya,” ujar KSAL Laksamana TNI Yudo Margono yang dikutip Rabu 22 Juni 2022.

Hebatnya lagi, kapal itu akan diproduksi di dalam negeri bahkan di galangan kapal swasta, PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau.

Kapal itu akan selesai sekitar Juni 2023 karena pembuatannya hanya membutuhkan waktu 12 bulan.

Kapal kepresidenan tersebut sudah diberinama KRI Bung Karno dengan Nomor lambung 369. Penamaan tersebut sudah dilakukan oleh KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri.

Kapal tersebut memiliki panjang total 73 m dan lebar 12 m yang mampu memuat ABK sebanyak 55 orang.

Fregat senilai Rp 300 miliar itu juga dilengkapi Meriam kaliber 40 mm Leonardo buatan Italia dan 2 unit senjata kal 20 mm mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah 16 knot.

Selama ini urusan kepresidenan dilayani KRI Barakuda dengan nomor lambung 633, namun kapal cepat tersebut dirancang bukan untuk VVIP.

Barakuda dimodifikasi menjadi kapal kepresidenan setelah diluncurkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini