Kepala Daerah yang Mampu Tekan Laju Inflasi Setempat Sangat Rendah Dapat Hadiah Rp 10 Miliar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setiap daerah yang mampu menurunkan laju inflasinya hingga ke level paling rendah akan mendapat dana insentif daerah (DID) senilai Rp 10 miliar.

“Nanti kita akan gunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan kemampuan untuk stabilkan harga. Dari seluruh daerah kan BPS tiap bulan mengeluarkan data inflasi di daerah masing-masing,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa 13 September 2022.

Peran gubernur, bupati, dan wali kota, menurut Ani, sangat penting dalam mengendalikan inflasi daerah.

Dia mengingatkan para kepala daerah itu agar mendeteksi sedini mungkin pergerakan dari harga-harga seperti, pangan dan transportasi.

Selain itu, daerah juga diminta menggunakan instrumen APBN dan APBD, berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk meredam potensi kenaikan inflasi.

Dana tersebut bisa untuk membantu transportasi di daerah masing-masing untuk bisa meredam akibat kenaikan harga BBM.

Bisa juga bisa memberi langsung intervensi dari distribusi dan dari sisi keberadaan atau jumlah dari suplai barang-barang tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini