Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman dan Siap Layani Masyarakat Selama Libur Nataru

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kepastian ini disampaikan menyusul meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah, khususnya pada jalur-jalur utama transportasi darat, laut, dan udara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa persediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan gas elpiji aman selama masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dia menjamin stok BBM dan gas elpiji tercukupi meski Indonesia tengah menghadapi bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Bahlil menjelaskan, ketersediaan stok BBM RON 90 bersubsidi mencapai 18 hari. Sedangkan stok BBM RON 92 dan RON 95 masing-masing tersedia selama 22 hari dan 28 hari ke depan.

“Stok Solar nasional juga masih mencukupi, dengan ketersediaan selama 15–17 hari ke depan,” ujar Bahlil.

Sementara pasokan elpiji diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 14 hari. Secara keseluruhan dia menjamin proses distrubsi akan lancar.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas memastikan kesiapan penyaluran BBM telah direncanakan secara matang. Wahyudi menegaskan, kawasan dengan potensi kenaikan permintaan BBM menjadi fokus utama pengawasan dan terus mengantisipasi kemungkinan lonjakan konsumsi.

“Secara persiapan Nataru 2025/2026, Pemerintah bersama badan usaha penugasan bidang BBM tengah mempersiapkan dengan baik dan semangat mengawal sampai awal 2026. Harapannya, Nataru 2025/2026 dapat berjalan lancar, dan distribusi aman. Serta, kita bisa antisipasi apabila ada lonjakan di konsumen,” ujar Wahyudi.

Kementerian ESDM melalui Posko Nataru sektor ESDM memproyeksikan kenaikan konsumsi bensin sebesar 7,2 persen dibandingkan rata-rata realisasi normal pada periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Posko Nataru ESDM juga memperkirakan peningkatan konsumsi elpiji sebesar 5,2 persen dibandingkan rata-rata permintaan normal.

Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina (Persero) telah menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta 27 depot pengisian pesawat udara (DPPU). Selain itu, Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan BBM serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan kesiapan pasokan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis kebutuhan energi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi dengan baik, aman, dan lancar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini