Kepala Daerah Diajak Bangkitkan Ekonomi Lewat Produk Lokal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-98 wali kota anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) diajak untuk berkolaborasi membangkitkan ekonomi tanah air dengan menggunakan produk lokal di daerahnya masing-masing. Hal itu dikatakan oleh Ketua APEKSI Bima Arya.

“Semangat 22 tahun APEKSI pesannya jelas, yakni economic recovery melalui kebangkitan UMKM kita. Ini bukan saja menjabarkan perintah Presiden Jokowi agar berbangga dengan produk Indonesia, sekaligus juga kita melihat potensi lokal yang luar biasa,” katanya.

Bima mengatakan, pemerintah kota bisa mengisi ruang-ruang yang ada di setiap daerahnya masing-masing karena permintaan produk-produk lokal belakangan ini sangat tinggi. Kualitasnya pun mampu bersaing dengan merek-merek luar negeri.

“Kami mempelajari tren yang sangat menarik di kalangan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda ini tidak terlalu diperbudak oleh yang branded, tidak berorientasi merek-merek terkenal, tidak diperbudak gengsi. Mereka gandrung produk lokal,” ujar Bima.

“Di festival clothing banyak sekali di mana-mana. Mereka bangga pakai brand lokal. Ini geliatnya belum sepenuhnya difasilitasi dimediasi oleh pemerintah kota. Kita bayangkan apabila seluruh kota memberikan ruang yang besar, ada affirmative action untuk produk lokal,” katanya.

Di Kota Bogor, lanjut Bima, akan ada satu hari bagi ASN untuk menggunakan pakaian dari baju, celana hingga sepatu produk lokal.

“Senin pakai PDH coklat, Selasa adalah hari dengan produk lokal. Boleh pakai sneakers, boleh pakai hoodie, boleh pakai apapun tapi buatan lokal. Rabu putih hitam, Kamis pakaian Sunda, Jumat batik atau etnic. Jadi tiga hari dalam seminggu kita akan memberikan panggung bagi produk lokal,” katanya.

Bima Arya meyakini, jika 98 anggota APEKSI kompak memberikan panggung bagi produk lokal melalui kebijakan wali kota, maka akan sangat luar biasa dampaknya.

“Ini belum bicara pengadaan barang dan jasa. Di mana pemerintah pusat mewajibkan alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk mendorong penggunaan produk lokal. Ini juga belum berbicara kebijakan lain. Dampaknya akan sangat luar biasa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Perjuangkan Nasib Guru Honorer Status R3, GMKI Kupang Temui Komisi I DPRD NTT

Minews.id, Kupang - Kebijakan terkait PPPK paruh waktu bagi kalangan guru honorer status R3 di wilayah NTT masih berpolemik....
- Advertisement -

Baca berita yang ini