Minews.id, Kota Kupang – Tambak garam di Desa Bodae, Sabu Timur bukan sekadar tanah putih yang silau kena matahari. Bagi Masyarakat di sana, setiap kristal garam adalah napas. Tangan mereka pecah-pecah, punggung bungkuk mengangkat karung, demi menyekolahkan anak. Karena itu, ketika program industrialisasi garam Bupati Marthen Luther Dira Tome masuk ke Desa Bodae, yang muncul bukan cuma harapan, tapi juga ketakutan. Industrialisasi garam Sabu penting untuk masa depan, namun tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan rasa keadilan dan kearifan lokal petani Bodae.
Dari sisi pembangunan, langkah Marthen Dira Tome punya dasar kuat. Data resmi menyebut sejak 2013 Pemkab Sabu Raijua mulai pakai teknologi geomembran. Hasilnya signifikan: luas tambak meluas hingga 108 Ha di 2020, produksi meledak dari 105 ton jadi 8.168 ton tahun 2018. Kualitas juga naik. Kadar NaCl capai 99,91%, sudah penuhi standar garam konsumsi & industri. Brand “Garam Nataga” bahkan tembus Pulau Jawa sejak 2014. Dampaknya ke kas daerah nyata: PAD dari garam tahun 2018 tembus Rp5,3 Miliar. Sebagai kepala daerah, wajar jika Marthen ingin PAD naik agar anak-anak Sabu tidak lagi angkat garam demi Rp500/kg. Ini semangat otonomi daerah: inovasi demi kesejahteraan.
Namun di Desa Bodae, angka-angka itu terasa jauh. Temuan BPK RI mengungkap belasan hektar tambak di Desa Bodae mangkrak karena geomembran belum datang dari Jawa. Gudang garam yang hancur dihantam Badai Seroja 2021 dibiarkan tanpa atap hingga kini. Fakta ini menjelaskan kenapa warga resah. Lahan yang dikelola turun-temurun diambil atas nama “investasi”, tapi realisasinya tersendat. Harga garam petani pun dikabarkan anjlok karena wajib jual ke pengepul tunggal. Bagi Masyarakat Desa Bodae, ini bukan industrialisasi. Ini rasanya seperti “dijajah di tanah sendiri”. Teori Political Ecology menyebutnya perampasan hijau: negara hadir bukan melayani, tapi mengambil alih sumber daya atas nama modernisasi.
Dua kubu sama-sama punya benarnya. Pendukung Bupati bilang “petani harus siap berubah”. Itu betul. Tambak tradisional rawan gagal panen kalau hujan tiba-tiba. Tapi warga juga benar: perubahan tanpa musyawarah adalah pemaksaan. Tantangan industrialisasi yang disebut pemerintah sendiri adalah “pengelolaan kurang profesional & investasi seret”. Artinya, masalah bukan di niat, tapi di eksekusi. UU No. 23/2014 mewajibkan partisipasi publik dalam kebijakan strategis.
Pertanyaan kritisnya: apakah Masyarakat Desa Bodae yang tangannya asin itu pernah diajak duduk satu meja sebelum MoU investor diteken? Pembangunan yang kehilangan social license pasti melahirkan konflik, semodern apa pun geomembrannya.
Karena itu, solusinya bukan memilih “bubarkan investor” atau “gusur petani”. Jalan tengahnya adalah industrialisasi yang berkeadilan. Pertama, audit terbuka. Libatkan BPK, Ombudsman. Jika PAD Rp5,3 M, berapa persen yang kembali ke petani? Kedua, ubah model korporasi jadi koperasi. Petani Masyarakat Sabu tetap jadi pemilik lahan. Investor masuk sebagai bapak angkat: kasih bibit, teknologi, dan jaminan beli dengan harga layak. Ketiga, renovasi aset yang mangkrak. Percuma bicara NaCl 99,91% kalau gudangnya bocor dan ternak masih main di tambak.
Sebagai anak petani tambak garam, saya paham asinnya keringat di Desa Bodae. Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya paham pentingnya PAD untuk bangun sekolah dan puskesmas. Tugas seorang Marthen Dira Tome bukan mempertentangkan keduanya, tapi meraciknya. Karena garam terbaik bukan yang paling putih, tapi yang mampu mengawetkan keadilan. Jika industrialisasi hanya bikin segelintir orang kaya sementara Masyarakat Desa Bodae tetap miskin di tanahnya sendiri, maka kita sedang menabur garam di luka rakyat.
Penulis: Herlina Selvia Djara Leba (Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Undana)