Kementerian PUPR Anggarkan Rp 80,4 T Belanja Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA — Untuk pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tercatat sudah belanja produk lokal hingga Rp 80,48 triliun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah melalui keterangan resmi yang dikutip Jumat, 3 Juni 2022.

“Alokasi anggaran yang digelontorkan itu diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun,” ujar Zainal.

Dia menyebutnya sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, belanja produk dalam negeri oleh PUPR menjadi sangat penting.

Zainal menyatakan belanja produk lokal untuk pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian, karena meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski begitu, Kementerian PUPR akan menambah realisasi alokasi anggaran bagi produk lokal pada 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini