Kebijakan PPKM Mikro Sudah Tepat Hanya Perlu Mendorong Pemda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang diambil Pemerintah Jokowi sudah tepat. Hanya perlu dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkannya dengan baik.

Hal itu diungkapkan Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Dicky Budiman, Selasa 29 Juni 2021.

Hal itu membuat sinergi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi ini belum terbentuk menyeluruh di Indonesia.

“Kalau bicara secara umum, kita masih melihat belum adanya sinergi yang memadai, karena informasi yang diterima masyarakat juga beragam,” kata Dicky.

Sekarang ketika klaster keluarga banyak muncul tidak mungkin pelacakan kontak dekat hanya mengandalkan petugas pemerintah.

Menurut Dicky, seperti dilansir Antaranews.com, mereka yang harus dilibatkan bisa kader PKK, Pos Yandu dan sebagainya. Selain itu, tokoh masyarakat, sedangkan tenaga kesehatan (nakes) bisa menjadi supervisor.

Lebih lanjut dia mengatakan, sinergi itu perlu diterapkan hingga tingkat bawah. Peran pemerintah daerah sampai level RT sangat vital karena bertanggungjawab dan paling mengetahui kondisi daerah masing-masing.

Dalam konteks itu, upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan Covid19 di Indonesia belum optimal.

Sebab, kebijakan menerapkan PPKM Mikro sebenarnya sudah tepat, namun tanpa dukungan pemerintah daerah PPKM itu tidak menekan kasus Covid19

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

KPU Sleman Gelar PSU pada 24 Februari 2024 di 11 TPS, PPS dan PPK Dipilih Ketat

Mata Indonesia, Sleman - KPU Sleman segera menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) sesuai rekomendasi sebelumnya. Ada 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bumi Sembada yang akan menjadi lokasi PSU dan PSL.
- Advertisement -

Baca berita yang ini