MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang diambil Pemerintah Jokowi sudah tepat. Hanya perlu dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkannya dengan baik.
Hal itu diungkapkan Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Dicky Budiman, Selasa 29 Juni 2021.
Hal itu membuat sinergi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi ini belum terbentuk menyeluruh di Indonesia.
“Kalau bicara secara umum, kita masih melihat belum adanya sinergi yang memadai, karena informasi yang diterima masyarakat juga beragam,” kata Dicky.
Sekarang ketika klaster keluarga banyak muncul tidak mungkin pelacakan kontak dekat hanya mengandalkan petugas pemerintah.
Menurut Dicky, seperti dilansir Antaranews.com, mereka yang harus dilibatkan bisa kader PKK, Pos Yandu dan sebagainya. Selain itu, tokoh masyarakat, sedangkan tenaga kesehatan (nakes) bisa menjadi supervisor.
Lebih lanjut dia mengatakan, sinergi itu perlu diterapkan hingga tingkat bawah. Peran pemerintah daerah sampai level RT sangat vital karena bertanggungjawab dan paling mengetahui kondisi daerah masing-masing.
Dalam konteks itu, upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan Covid19 di Indonesia belum optimal.
Sebab, kebijakan menerapkan PPKM Mikro sebenarnya sudah tepat, namun tanpa dukungan pemerintah daerah PPKM itu tidak menekan kasus Covid19
