MINEWS.ID, BOGOR – Presiden Jokowi meminta anggaran kementerian lain yang pemanfaatannya ragu-ragu agar dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alasannya hanya kementerian itu lah yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan.
“Kalau ada anggaran di kementerian lain yang masih ragu penggunaannya, dimasukkan saja ke PUPR,” kata Presiden saat memberi pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa 23 April 2019.
Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah-daerah yang minim infrastruktur, baik jalan dan kebutuhan air.
Alasan Jokowi, selama empat tahun pemerintahannya Kementerian PUPR adalah departemen yang bisa merealisasikan anggaran dengan baik.
Pada sidang itu, Presiden menegaskan semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya menyerap sebesar mungkin anggaran yang diberikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.
Dia mengingatkan agar kementerian dan lembaga negara mengurangi belanja barang dalam jumlah banyak. Anggaran yang ada harus ditekankan untuk belanja modal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai sidang kabinet, mengatakan rapat paripurna itu dalam rangka memulai penyusunan format RAPBN 2020.
Dia mengatakan sesuai peraturan pemerintah mengenai siklus anggaran, maka persiapan penyusunan RAPBN 2020 memang dimulai sejak Februari.
){kind=link}