Jokowi Marah Besar, Sebut PLN Tak Bisa Kerja Cepat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyambangi kantor PLN pagi ini, Senin 5 Agustus 2019, dengan tujuan mencari tahu masalah apa sebenarnya yang menyebabkan listrik padam berjamaah pada Minggu 4 Agustus 2019 kemarin.

Tapi, Jokowi datang tidak dengan senyum bahagia seperti yang biasa ia tunjukkan. Kali ini, wajah Jokowi tampak serius. Benar saja, Jokowi marah besar, manajemen PLN disebutnya tak bisa kerja cepat, padahal pemadaman seperti itu sudah menjadi pengalaman belasan tahun lalu.

“Harusnya ada back up plan atau contingency plan. Pertanyaan saya, kenapa tidak bisa bekerja dengan cepat?” ujar Jokowi.

Pengalaman kejadian pemadaman besar 17 tahun lalu di wilayah Jawa sampai Bali, menurut Jokowi, harusnya menjadi pelajaran PLN agar tak terulang kembali.

Jokowi berkata, pemadaman listrik yang parah kali ini benar-benar telah merusak reputasi PLN, karena banyaknya konsumen yang dirugikan secara besar-besaran.

Sebagai contoh, kata Jokowi, transportasi umum seperti MRT dan KRL terdampak parah akibat pemadaman listrik.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini