JK: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Semahal Beli Pulsa Telepon

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Menanggapi kerasnya penolakan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai angka sebenarnya tidak semahal harga pulsa telepon.

“Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak, lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan,” kata JK di Jakarta Selasa 8 Selasan 2019.

JK mengingatkan kenaikan tersebut bertujuan mencegah anggaran pemerintah tidak defisit. Apalagi, warga kurang mampu tetap ditanggung iurannya.

Menurut dia, pemerintah tetap membiayai para penerima bantuan iuran (PBI) atau keluarga miskin hingga lebih dari Rp 100 juta.

Sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui akun twitternya mengritik alasan BPJS Kesehatan menaikkan iuran tersebut.

Dia menilai ucapan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang menilai kenaikan sebesar Rp 5000 per hari tidak memberatkan masyarakat miskin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini