JK: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Semahal Beli Pulsa Telepon

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Menanggapi kerasnya penolakan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai angka sebenarnya tidak semahal harga pulsa telepon.

“Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak, lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan,” kata JK di Jakarta Selasa 8 Selasan 2019.

JK mengingatkan kenaikan tersebut bertujuan mencegah anggaran pemerintah tidak defisit. Apalagi, warga kurang mampu tetap ditanggung iurannya.

Menurut dia, pemerintah tetap membiayai para penerima bantuan iuran (PBI) atau keluarga miskin hingga lebih dari Rp 100 juta.

Sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui akun twitternya mengritik alasan BPJS Kesehatan menaikkan iuran tersebut.

Dia menilai ucapan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang menilai kenaikan sebesar Rp 5000 per hari tidak memberatkan masyarakat miskin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini