Waduh, MPR Mundurkan Waktu Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Dengan alasan memberikan kesempatan warga Nasrani beribadah Minggu pagi, Majelis Pemusyawaratan Rakyat ( MPR) RI memundurkan pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

“Saya pastikan kenapa diundur dari jam 10 menjadi jam 16, kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.

Selain itu memberikan kesempatan kepada warga yang ingin berolahraga pagi di area bebas kendaraan bermotor.

Jika dilakukan pagi hari, berarti jalan-jalan menuju Kompleks DPR/MPR Senayan harus disterilkan dari kegiatan hari bebas kendaraan bermotor karena memberi jalan untuk kepala negara sahabat maupun undangan VVIP lainnya.

Bambang mengaku akan segera mengusulkan perubahan jam pelantikan ini kepada Sekjen MPR selaku penyelenggara acara pelantikan.

Usul untuk mengubah jadwal pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebelumnya juga disampaikan kelompok relawan Pro Jokowi (Projo). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sempat meminta pelantikan dipercepat sehari sehingga jatuh pada Sabtu 19 Oktober.

Alasannya, pada Minggu 20 Oktober 2019 merupakan hari untuk istirahat dan menjalankan ibadah bagi kaum Nasrani. Belum lagi orang-orang yang ingin berolahraga di arena hari bebas kendaraan bermotor.

Namun, pihak Komisi Pemilihan Umum menegaskan, pelantikan itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan karena diatur dalam undang-undang.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini