Jayne Jagot Ciptakan Bangku Mayoritas Hakim Perempuan Pertama Dalam Sejarah Australia

Baca Juga

MATA INDONESIA, SYDNEY – Mayoritas hakim di pengadilan tinggi Australia akan menjadi perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah penunjukan hakim Jayne Jagot ke bangku kehakiman.

Jaksa agung, Mark Dreyfus mengumumkan penunjukkan hakim pengadilan federal sebagai hakim pengadilan tinggi ke-56 dan wanita ketujuh yang diangkat ke pengadilan.

Dalam sebuah pernyataan, Dreyfus dan perdana manteri, Anthony Albanese menggambarkan Jaggot sebagai pengacara yang luar biasa dan hakim terkemuka. Mereka mengucapkan selamat kepadanya atas penunjukan yang memang layak.

Sebelum pengangkatannya ke pengadilan federal, Jagot adalah mitra di Mallesons Stephen Jaques, seorang pengacara,hakim pengadilan tanah dan lingkungan NSW, wakil presiden pengadilan hak cipta dan hakim tambahan dari pengadilan tertinggi ACT.

Meskipun Jagot sangat dihormati dan juga dipertimbangkan untuk penunjukan pengadilan tinggi oleh mantan jaksa agung Christian Porter, para ahli hukum percaya bahwa penunjukan terbaru dari pengadilan federal telah membuat pengadilan tinggi kekurangan hakim dengan latar belakang hukum pidana.

Sebagai hakim yang berbasis di Sydney, penunjukan Jagot juga tidak membahas kurangnya keterwakilan dari negara-negara bagian yang lebih kecil, khususnya Australia Selatan.

Dreyfus mengatakan bahwa penunjukan itu tidak boleh dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap Australia Selatan.

Melansir dari The Guardian, ia mengatakan “Saya hanya dapat meyakinkan rakyat Australia bahwa penunjukan ini adalah orang terbaik yang mungkin untuk posisi ini di pengadilan tinggi Australia.”

Ketika ditanya apakah gender berperan dalam penunjukan, Dreyfus menegaskan bahwa Jagot adalah “orang terbaik”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini