Jayne Jagot Ciptakan Bangku Mayoritas Hakim Perempuan Pertama Dalam Sejarah Australia

Baca Juga

MATA INDONESIA, SYDNEY – Mayoritas hakim di pengadilan tinggi Australia akan menjadi perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah penunjukan hakim Jayne Jagot ke bangku kehakiman.

Jaksa agung, Mark Dreyfus mengumumkan penunjukkan hakim pengadilan federal sebagai hakim pengadilan tinggi ke-56 dan wanita ketujuh yang diangkat ke pengadilan.

Dalam sebuah pernyataan, Dreyfus dan perdana manteri, Anthony Albanese menggambarkan Jaggot sebagai pengacara yang luar biasa dan hakim terkemuka. Mereka mengucapkan selamat kepadanya atas penunjukan yang memang layak.

Sebelum pengangkatannya ke pengadilan federal, Jagot adalah mitra di Mallesons Stephen Jaques, seorang pengacara,hakim pengadilan tanah dan lingkungan NSW, wakil presiden pengadilan hak cipta dan hakim tambahan dari pengadilan tertinggi ACT.

Meskipun Jagot sangat dihormati dan juga dipertimbangkan untuk penunjukan pengadilan tinggi oleh mantan jaksa agung Christian Porter, para ahli hukum percaya bahwa penunjukan terbaru dari pengadilan federal telah membuat pengadilan tinggi kekurangan hakim dengan latar belakang hukum pidana.

Sebagai hakim yang berbasis di Sydney, penunjukan Jagot juga tidak membahas kurangnya keterwakilan dari negara-negara bagian yang lebih kecil, khususnya Australia Selatan.

Dreyfus mengatakan bahwa penunjukan itu tidak boleh dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap Australia Selatan.

Melansir dari The Guardian, ia mengatakan “Saya hanya dapat meyakinkan rakyat Australia bahwa penunjukan ini adalah orang terbaik yang mungkin untuk posisi ini di pengadilan tinggi Australia.”

Ketika ditanya apakah gender berperan dalam penunjukan, Dreyfus menegaskan bahwa Jagot adalah “orang terbaik”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini