Mata Indonesia, BIAK NUMFOR – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan arah penguatan yang lebih terukur, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, ke Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada 7 Januari 2026 dengan rangkaian agenda strategis lintas sektor.
Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, audiensi bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pertemuan dengan BPJS Kesehatan, serta peninjauan langsung Sekolah Rakyat, RSUD Biak, dan Bank Sampah. Rangkaian agenda tersebut menegaskan bahwa Otsus tidak hanya berbicara soal anggaran, tetapi juga efektivitas dampak bagi masyarakat.
“Tujuan kunjungan ke Biak ini sebenarnya ada empat akselerasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pertemuan dengan bupati, kepala dinas, serta kunjungan ke Sekolah Rakyat dan audiensi dengan Kepala SPPG dilakukan untuk mendengar langsung kendala di lapangan,” ujar Billy Mambrasar.
Fokus pada pendidikan diposisikan sebagai fondasi utama keberlanjutan Otsus. Program Sekolah Rakyat dan MBG dipandang sebagai instrumen strategis untuk memastikan generasi muda Papua memperoleh akses gizi dan pendidikan yang memadai, sekaligus memperkuat ketahanan sosial jangka panjang.
Di sektor kesehatan, peran RSUD Biak dinilai semakin strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi wilayah utara Papua.
“RSUD Biak selama ini menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten. Dalam pembahasan terakhir dengan Presiden, percepatan provinsi baru menuntut adanya rumah sakit rujukan dengan kapasitas dan kualitas setara rumah sakit provinsi. Diskusi awal dengan Direktur RSUD Biak dilakukan untuk menaikkan status tersebut,” ucap Billy Mambrasar.
Selain layanan dasar, dimensi lingkungan hidup juga mendapat perhatian. Kunjungan ke Bank Sampah Amanah Recycle Biak (ARB) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas.
“ARB telah menjadi penggerak lingkungan di Biak Numfor. Penguatan ekosistem di luar pemerintah membutuhkan prinsip kolaboratif agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujar Billy Mambrasar.
Penguatan Otsus juga menuntut disiplin tata kelola anggaran. Harapan agar APBD dan Dana Otsus digunakan secara efektif dan tepat sasaran disampaikan sebagai bagian dari pengawasan program prioritas nasional di daerah.
Sejalan dengan itu, penguatan perencanaan Otsus juga berlangsung di tingkat provinsi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan bahwa perencanaan Dana Otsus harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Perencanaan Dana Otsus tidak boleh bersifat administratif rutin, tetapi harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah dan didukung data yang akurat,” ujar Eliezer Yogi.
Melalui pendekatan terintegrasi antara akselerasi program, penguatan layanan dasar, dan perencanaan berbasis data, Otsus Papua diarahkan semakin adaptif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.