Jalan Tol Trans Sumatra Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro yakin Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian.

“Pembangunan jalan tol ini diproyeksikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra secara eksponensial,” kata Aloysius.

Menurutnya hal tersebut tergambar pada nilai kelayakan ekonomi atau Economic Internal Rate of Return (EIRR) dari setiap ruas JTTS yang cukup tinggi.

Pembangunan JTTS juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui penambahan penerimaan fiskal negara, munculnya pusat perekonomian baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga di sepanjang koridor JTTS.

Terkait pengembangan wilayah, Aloysius mengatakan dengan terbangunnya JTTS akan muncul pengembangan kawasan perekonomian baru di sepanjang koridor jalan tol.

“Ini seperti akan dibangunnya Kawasan Industri Binjai tidak jauh dari Simpang Megawati di Jalan Tol Ruas Medan-Binjai, jalan ini meningkatkan konektivitas ke beberapa lokasi wisata di Provinsi Lampung, serta meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dengan beroperasinya Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai,” jelas Aloysius.

Dia menambahkan, JTTS juga menjadi pemantik terhadap pariwisata setempat. Dengan adanya JTTS waktu tempuh perjalanan di Sumatra akan menjadi lebih efisien. Misalnya, dari Bakauheni sampai dengan Palembang waktu tempuh yang sebelumnya kurang lebih 10 jam menjadi 4,5 jam.

“Dan juga pembangunan JTTS diproyeksikan akan mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 2,3 juta orang selama masa konsesi jalan tol,” ujar Aloysius.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini