Jadi Calon Kuat Ibu Kota, Kalimantan Berpotensi Kebakaran Hutan dan Banjir

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Potensi gempa bumi dan tsunami memang kecil di Kalimantan, hal itu dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI). Namun, LIPI mengingatkan bahwa wilayah yang diwacanakan mengganti ibu kota Jakarta ini memiliki potensi tinggi terjadinya banjir dan kebakaran hutan akibat keberadaan lahan gambut.

Minimnya potensi gempa bumi dan tsunami di Kalimantan menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Eko Yulianto karena Kalimantan memang jauh dari batas lempeng yang merupakan penyebab gempa bumi. Kalimantan pun tidak memiliki sesar (patahan) aktif yang besar.

Akan tetapi berdasarkan jejak sejarah gempa, Eko mengatakan Kalimantan tidak sepenuhnya aman dari ancaman bencana seismik.

“Ancaman bencana seismik Kalimantan relatif paling aman dibandingkan pulau lain di Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya aman karena ada jejak gempa. Jadi tetap ada potensi,” kata Eko dalam diskusi ‘Tantangan Pemindahan Ibu Kota’ di kantor LIPI, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Pada bulan Maret lalu, pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota karena beberapa alasan. Di antaranya adalah jumlah penduduk padat, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga banjir.

Akan tetapi, Eko mengatakan keberadaan batu bara dan gambut di Kalimantan justru mengindikasikan bahwa Kalimantan rentan terkena banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan saat musim kemarau.

“Kalau itu tidak dikelola dengan baik maka kemudian masalah baru bencana akan muncul. Bukan gempa bumi dan tsunami tapi adalah kebakaran lahan dan banjir. Terjadi musim hujan akan banjir dan musim kemarau akan ada terjadi kebakaran,” katanya.

Kendati demikian Eko mengatakan keberadaan lahan gambut yang luas membuat Kalimantan kaya akan ketersediaan air yang bisa menunjang masyarakat.

Oleh karena itu, Eko menjelaskan pemindahan ibu kota harus disertai dengan penanganan dan manajemen yang baik. Dengan adanya penanganan dana manajemen baik, Eko mengatakan kekayaan air Kalimantan akan memberikan dampak positif, bukan malah memberikan dampak negatif.

“Apalagi kalau kita memperhatikan bahwa ke depan tren permukaan air laut akan naik hingga kemudian jangan dengan perubahan ini akan menyebabkan frekuensi banjir dan kebakaran hutan lebih sering,” ujarnya.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini