Jabodetabek dan Aglomerasi di Jawa Boleh Belajar Tatap Muka Mulai Hari Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembatasan sosial di Jabodetabek dan sejumlah aglomerasi di Pulau Jawa diturunkan menjadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan 50 persen dari kapasitas maksimal ruang kelas mulai Selasa 24 Agustus 2021 ini.

Izin itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada Senin, 23 Agustus 2021.

Khusus di DKI Jakarta PTM tersebut berlaku untuk sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi di seluruh wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pelaksanaan PTM tersebut juga harus mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

“Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen,” begitu bunyi salah satu klausul Instruksi Mendagri yang dikutip Selasa 24 Agustus 2021.

Seperti dilansir Antaranews.com, instruksi itu mengizinkan PTM untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan peserta yang lebih sedikit yaitu 33 persen dari kapasitas normal.

Mereka harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas. Sedangkan pendidikan anak berkebutuhan khusus, mulai dari SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB, boleh 62 persen sampai dengan 100 persen dari kapasitas maksimal tetapi dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini