Istana: Kritik adalah Jantung Demokrasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pihak Istana menjawab berbagai tudingan miring, yang menyebut pemerintahan Joko Widodo anti kritik dari masyarakat.

Menurut Jubir Presiden Fadjroel Rachman, tuduhan tersebut tidak benar. Ia berkata, pemerintah sama sekali tidak takut untuk menerima kritikan dari manapun.

“Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis 11 Februari 2021.

Fadjroel juga membantah anggapan, bahwa pemerintah memakai UU ITE sebagai tameng anti kritik. Menurutnya, masyarakat harus memahami seluk-beluk aturan itu.

“Sebelum mengkritik, belajar cara mengkritik dari pers dan pelajari UU ITE. Tugas pers mendidik rakyat,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi potensi maladministrasi pelayanan publik. Menurut dia, semua pihak harus terlibat agar pelayanan publik di Indonesia lebih baik lagi.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi, Senin 8 Februari 2021.

Dia mengapresiasi kerja keras Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di tanah air baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Jokowi menyadari memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Saya yakin Ombudsman RI juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” ujar Jokowi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Resmi Jadi Kader NasDem, Sutrisna Wibawa bakal Bersaing Ketat dengan Bupati Gunungkidul

Mata Indonesia, Yogyakarta - Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa, telah resmi bergabung sebagai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hal ini jelas memperkuat dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul 2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini