MATA INDONESIA, JAKARTA-Pentingnya inovasi dan modifikasi produk di lingkup UMKM kembali ditekankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain meningkatkan nilai tambah, pengolahan tanpa ada yang terbuang menjadi limbah (zero waste) menjadi hal penting dalam penerapan ekonomi biru kelautan dan perikanan.
“Secara ekonomi nilai tambah perlu ditingkatkan, nilai tambah secara bisnis diperlukan karena peluang pasar value added product di dalam negeri dan ekspor meningkat,” ujar Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini.
Ishartini menegaskan keberadaan UMKM begitu penting bagi perekonomian nasional, serta akan semakin berdampak jika mereka berinovasi dan memodifikasi produk yang diolahnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah unit pengolah ikan (UPI) mikro kecil sebanyak 62.389 unit, sedangkan jumlah UPI menengah besar sesuai data Ditjen PDS sekitar 1.619 unit.
Dari data tersebut, tercatat 54 UPI mikro kecil di Kabupaten Purwakarta yang di dominasi oleh pemindangan 43 unit, pelumatan daging 5 unit, penggaraman/ pengeringan 2 unit, dan pengolahan lainnya 4 unit.
“Bisa dibayangkan, inovasi dan modifikasi produk tentu berdampak pada usaha yang semakin berkembang. Dan jika ini terjadi, permasalahan lapangan kerja juga bisa teratasi,” ujarnya.
Guna mencapai titik tersebut, Ishartini juga mengingatkan pentingnya penerapan cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik, dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi yang bukti penjaminannya dilakukan melalui penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sekarang disebut Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP).
Dikatakannya, sertifikat GMP adalah pondasi sistem manajemen keamanan pangan yang diakui secara internasional sehingga menjadi instrumen dasar untuk perlindungan kesehatan konsumen.
“Setelah inovasi, jangan lupa juga sertifikasinya agar produknya marketable dan recognized alias bisa diterima secara global. Inilah pintu ekspor bagi UMKM,” urainya.
.){kind=link}