MATA INDONESIA, JAKARTA-Pihak istana angkat bicara terkait penolakan warga Natuna, Kepulauan Riau yang wilayahnya dijadikan lokasi observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina.
“Keinginan untuk membawa pulang ini bukan saja keinginan dari presiden dan pemerintah tapi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia oleh karena melihat ini suatu evakuasi kemanusiaan lah, jadi kami mengimbau mari kita bersama-sama bahu membahu melewati masa-masa yang sulit ini,” kata Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2020.
Fadjroel mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah memberikan jaminan mengenai proses observasi WNI di Natuna. Ada standar pemeriksaan sesuai organisasi kesehatan dunia (WHO) yang diberlakukan.
Transit WNI di Natuna itu kata dia, dihandle oleh TNI, di rumah sakit militer. Kemudian yang kedua lokasi transitnya jauh dari penduduk dan memenuhi standar dari WHO. Kemudian dipastikan bahwa WNI yang pulang itu sehat semua dan kesehatannya itu terus dipantau, artinya jaminan itu diberikan oleh pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi.
Menurut Fadjroel, proses evakuasi WNI dari Wuhan ini dilakukan pemerintah dengan merujuk Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Penanganan langsung di bawah Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Polhukam Mahfud Md.
“Semua pihak kementerian bahkan sampai gubernur, wali kota, kabupaten, di mana akan dilakukan karantina itu semua di bawah satu koordinasi,” katanya.
Terkait adanya penolakan dari Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Ngesti Yuni Suprapti, Fadjroel mengatakan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan penjelasan kepada Ngesti. Fadjroel berharap semua pihak bisa mendukung proses evakuasi ini.
