Ini Kata Ahli Soal Jakarta Tenggelam dan Bagaimana Antisipasinya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ucapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal Jakarta akan tenggelam akibat perubahan iklim dan pemanasan global, mendapat sorotan dari para ahli di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, mengatakan isu Jakarta tenggelam bukan barang baru, sudah sejak beberapa tahun lalu, Jakarta sudah diprediksi tenggelam.

Bahkan, beberapa pulau kecil dikabarkan sudah tenggelam atau menghilang. Sementara pulau-pulau lainnya tinggal menunggu waktu.

Bambang menjelaskan, ancaman perubahan iklim yang mengakibatkan wilayah tenggelam itu tidak hanya di Indonesia. Namun menurut dia, isu Jakarta tenggelam itu belakangan menjadi sorotan banyak orang akibat beberapa kabupaten atau kota juga terancam menghilang akibat perubahan iklim.

“Dulu orang menganggap dampak perubahan iklim itu hanya isapan jempol belaka, namun sekarang mungkin baru sadar bila ancaman tersebut adalah nyata di depan mata,” katanya.

Dia berpendapat ancaman itu bisa dicegah pemerintah. Dengan catatan semua pihak saling sepakat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut dia, persoalan itu tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melainkan juga diselesaikan kementerian/lembaga terkait.

“Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu penjualan pasir putih baik legal maupun ilegal telah berujung pada berkurangnya luasan pantai atau daratan yang dilakukan sekelompok orang, tetapi akhirnya semua menikmati dampak negatifnya,” ujarnya.

KLHK punya cara sendiri untuk mengatasi ancaman tersebut dan tentu berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dikarenakan masalah seperti ini penyelesaiannya bukan sektoral tetapi kolaboratif integratif yaitu saling menguatkan.

“Kita lihat saat ini berdirinya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) itu juga secara tidak langsung merupakan bagian dari upaya bertahap untuk penyelesaian masalah tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Pakar Institut ITB, Heri Andreas mengungkap kajian, bukan hanya Jakarta yang diproyeksikan bakal tenggelam.

Dalam data penelitiannya, banjir rob yang perlahan-lahan menenggelamkan wilayah pesisir akibat efek global warming, sea level rise dan land subsidence telah terjadi di banyak tempat di wilayah pesisir Nusantara, ada 112 kabupaten kota yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim.

“Penurunan tanah di sana lebih cepat dan besar. Wilayah-wilayah di bawah lautnya juga bisa lebih besar dari Jakarta serta masih ada 112 kabupaten kota yang berpotensi untuk tenggelam mulai dari Pantai Timur Sumatera, Pesisir Kalimantan, Pantura Jawa, sedikit di Sulawesi dan Papua,” katanya.

Penurunan lahan akibat global warming di pesisir nusantara berada di tingkat mengkhawatirkan. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia dapat mengalami penurunan tanah (Land Subsidence) mencapai 8-18 centimeter per tahunnya.

Beberapa daerah tersebut diantaranya Langsa, Medan, Jakarta, Karawang, Blanakan, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Demak, Palangkaraya, Banjarmasin.

Penurunan tanah dapat dikurangi bahkan dihentikan dengan mengurangi atau menghentikan eksploitasi air tanah, mengontrol eksploitasi migas dan mengontrol eksploitasi lahan gambut.

“Faktor dominan eksploitasi air tanah dengan mereduksi atau memberhentikan eksploitasi air tanah. Adanya program substitusi air tanah dengan pipanisasi, sumber-sumber air permukaan,” ujarnya.

Lebih dalam, Heri Andreas juga mengatakan dalam menyikapi potensi tenggelamnya Nusantara adalah dengan pembangunan sistem monitoring dan pemetaan risiko serta early warning.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini