Ini Dua Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ada dua jaring pengaman sosial yang disiapkan Kementerian Sosial mengatasi dampak Covid19.

Keduanya adalah;
Satu, Bantuan sosial (bansos) reguler, yang terdiri dari 2 program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau BPNT.

Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara presiden telah mengeluarkan keputusan memperluas PKH sejak Maret tahun ini menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang pencairannya setiap bulan. Padahal sebelumnya pencairan bantuan itu setiap 3 bulan.

“Khusus mengantisipasi Covid19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos seperti dikutip Sabut 9 Mei 2020.

Program Bansos reguler lainnya, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Selain itu indeksnya dinaikkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per bulan per KPM.

Sekarang sudah tercapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target tersebut. Menteri Sosial berharap Mei bisa tercapai.

Kedua, adalah Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid19 ada dua, yaitu Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek: Jakarta, kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor.

Targetnya 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek. Selama 3 bulan setiap bulan KPM akan mendapat Rp 600.000.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini