Hadir di MK, Yusril Ihza Mahendra Cuma Mau Dengar Pernyataan Ini dari Tim Hukum Prabowo – Sandiaga

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra tampak hadir pada sidang perdana sengketa pemilihan presiden 2019. Ternyata dia hanya ingin mendengar pernyataan soal pengerahan aparatur sipil negara (ASN) secara terstruktur, sistematis dan masif dari Tim Prabowo-Sandiaga.

“Kita lihat seperti apa yang dikatakan terstruktur (soal tudingan pengerahan ASN),” kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jum’at 14 Juni 2019.

Menurutnya pengarahan ASN yang terstruktur apabila ada pengerahan dari camat misalnya. Namun pengarahan massa oleh seorang Presiden tidak bisa seperti itu.

Jika presiden mau mengerahkan aparatur tersebut tentu sulit sebab jabatan yang berada di bawahnya adalah kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati.

Selain itu mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan bawahan langsung presiden. Maka sulit bagi presiden untuk mengerahkan ASN.

Yusril pun menekankan pihaknya sudah sangat siap memberikan jawaban sebagai Pihak Terkait, apabila dibutuhkan oleh MK.

Dia mengatakan jawaban sudah disiapkan termasuk soal dalil perbaikan gugatan yang diajukan tim Prabowo-Sandi mengenai status Ma’ruf Amin.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini