Gubernur Virginia Ubah Kebijakan Perlindungan Bagi Siswa Transgender

Baca Juga

MATA INDONESIA, VIRGINIA – Gubernur Virginia, Gleen Youngkin menginstruksikan bagi para transgender untuk menggunakan kamar mandi dan ruang ganti berdasarkan jenis kelamin biologis mereka.

Partai Republik membatalkan perubahan sebelumnya yang dibuat oleh pendahulunya, yang memengaruhi segalanya mulai dari penggunaan kamar mandi hingga kamar ganti.

Selain itu, anak di bawah umur juga harus dipanggil dengan nama dan kata ganti yang tercantum dalam catatan resmi mereka.

Kecuali jika orang tua memberikan persetujuan untuk hal lain.

Kebijakan baru ini bertentangan dengan perubahan yang berlaku tahun lalu yang memungkinkan anak-anak menggunakan nama,kata ganti,dan kamar mandi yang selaras dengan identitas gender mereka.

Para kritikus mengecam perubahan kebijakan Youngkin, dengan delegasi Demokrat Mike Mullin. Dalam tweetnya ia mengatakan “Menyerukan misgendering dan tamasya anak-anak di sekolah dimana mereka seharusnya aman. benar-benar memalukan,” dikutip dari New York Post.

Perubahan kebijakan bagi transgender tersebut menurutnya adalah sebuah pelanggaran langsung terhadap hak-hak sipil warga Virginia.

Kebijakan baru ini juga mendesak para pendidik untuk ‘menghormati’ siswa.

Peraturan dalam sekolah seharusnya menerapkan persyaratan undang-undang.

Aturan tersebut tersebut harus memastikan tidak ada siswa yang terdiskriminasi atau terlecehkan berdasarkan jenis kelaminnya.

Untuk tujuan ini, kebijakan sekolah lokal juga harus menerapkan persyaratan undang—undang yang dapat menunjukkan rasa hormat kepada setiap siswa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini