Gubernur Lemhannas: Pembentukan BTP Langkah Strategis Perkuat Stabilitas Keamanan

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Kebijakan memperbanyak BTP di seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa, dinilai sebagai langkah yang strategis.

“Saya kira konsep ini sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan dan yang sekarang diperkuat atau diperbanyak, di seluruh kabupaten/kota di Jawa itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace, di Jakarta.

Ace menambahkan alasan mengapa wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam akselerasi pembentukan BTP ini. Faktor kepadatan penduduk serta potensi kerawanan sosial menjadi pertimbangan mendasar demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Kenapa Jawa lebih diprioritaskan? Karena Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan juga membuat memang BTP ini ya saya kira memang harus didahulukan,” ungkapnya.

Selain fungsi pertahanan dan keamanan, keberadaan BTP di daerah juga diproyeksikan untuk bersinergi dengan program-program strategis milik pemerintah pusat, salah satunya di sektor pangan.

“Dalam rangka memastikan juga berbagai program-program prioritas pemerintah, misalnya ketahanan pangan, itu bisa dipastikan juga ada kemitraan dengan Batalyon Teritorial Pembangunan,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa langkah Kemhan dalam mempercepat pembentukan BTP ini berjalan selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.

“Jadi saya kira dengan mempercepat proses pembentukan BTP, kita harapkan tentu akan semakin mempercepat capaian-capaian Asta Cita, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan juga menjaga keamanan di negara kita bisa betul-betul diwujudkan,” tutur dia.

Ace juga menekankan bahwa ketahanan nasional yang kokoh hanya bisa dicapai jika situasi keamanan dalam keadaan kondusif. Menurutnya, kehadiran BTP diharapkan mampu mengakselerasi target-target nasional yang telah dicanangkan pemerintah.

“Karena salah satu prasyarat bagi ketahanan nasional saya kira juga adalah bagaimana kita membuat situasi keamanan lebih kondusif, ditambah juga dengan bagaimana mendorong program prioritas Bapak Presiden seperti ketahanan pangan bisa diwujudkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten memunculkan banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat. Hal itu menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029.

“Apa yang kita lihat sebelum ada batalion teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” jelas dia.

Sjafrie mengatakan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu.

“Tugas batalion teritorial pembangunan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan,” pungkasnya. [*]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini