MATA INDONESIA, KUALA LUMPUR – Ratusan pemuda Malaysia berpakaian hitam berunjuk rasa di Kuala Lumpur tengah, mendesak Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mengundurkan diri menyusul kegagalannya menangani pandemi Covid-19.
Kemarahan publik terhadap pemerintah Muhyiddin Yassin – yang mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020, telah meningkat ketika kasus melonjak delapan kali lipat sejak Januari.
Infeksi harian baru menembus angka 10 ribu pada 13 Juli untuk pertama kalinya, meskipun telah dilakukan penguncian wilayah atau lockdown sejak 1 Juni. Total kematian di Malaysia meningkat menjadi hampir 9,000.
Muhyiddin memperoleh persetujuan kerajaan untuk mengumumkan keadaan darurat pada Januari, yang memungkinkannya menangguhkan Parlemen dan memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif hingga 1 Agustus. Namun, para kritikus mengecam keadaan darurat itu sebagai tipu muslihat bagi Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaannya yang saat ini berada di ujung tanduk.
Mengenakan masker wajah sambil memegang bendera dan plakat hitam, para pengunjuk rasa meneriakkan “Lawan! Bertarung!” dan “Muhyiddin mengundurkan diri.” Beberapa membawa mayat tiruan yang dibungkus kain putih untuk menggambarkan jumlah kematian yang terus bertambah akibat virus yang menggila.
Setelah polisi menghalangi para pemuda tersebut untuk berbaris ke Lapangan Kemerdekaan, mereka duduk di jalan dengan menjaga jarak dan membentangkan spanduk bertuliskan “Pemerintahan Gagal.”
Para pemuda berkaos hitam ini mengajukan tiga tuntutan, yakni: pengunduran diri PM Muhyiddin, dimulainya kembali kegiatan reguler sidang parlemen, dan moratorium pinjaman otomatis untuk membantu mereka yang terkena pandemi.
Seperti diberitakan oleh The Hindu, setelah dua jam menggelar aksi unjuk rasa, para pemuda berkaos hitam tersebut bubar dengan damai.
Sebelumnya, Raja Sultan Abdullah Sultan Abdullah menegur pemerintah karena menyesatkan Parlemen tentang pembatalan peraturan darurat, tetapi Muhyiddin bersikeras bahwa pemerintahannya tidak melanggar konstitusi.
Raja menegaskan, ia tidak memberikan persetujuannya atas pembatalan tersebut dan telah mengatakan kepada pemerintah untuk membahas masalah ini dalam debat di Parlemen. Namun, Muhyiddin mengatakan, raja harus bertindak atas saran Kabinet.
Pertikaian publik telah memicu krisis konstitusional dan melemahkan posisi Muhyiddin sebagai anggota parlemen. Sidang Parlemen akan digelar pada Senin (2/8) tetapi tidak jelas apakah mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin akan diizinkan.