23 Ribu Karyawan Lion Air Dirumahkan Imbas Pandemi Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Industri penenerbangan Indonesia ikut terdampak di masa pandemi covid-19. Salah satunya Lion Air Grup yang telah merumahkan 23.000 karyawannya.

Hal itu dilakukan karena kondisi pasar dan jumlah penumpang yang mengalami penurunan mengakibatkan jumlah frekuensi terbang yang menurun.

“Dalam jangka waktu yang diperlukan, Lion Air Group mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan (status tidak Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK) menurut beban kerja (load) di unit masing-masing yaitu kurang lebih prosentase 25-35 persen karyawan,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.

Atas kondisi tersebut, jumlah produksi pekerjaan dengan sumber daya manusia tidak sesuai secara perhitungan atau mengalami ketidakseimbangan.

Selama karyawan dengan status dirumahkan, Lion Air Group akan berusaha membantu memberikan dukungan biaya hidup sesuai kemampuan perusahaan.

Selama dirumahkan akan diadakan pelatihan secara virtual (online) sesuai dengan bagian (unit) masing-masing. Keputusan ini berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Keputusan berat tersebut diambil bertujuan utama sebagai konsentrasi efektif dan efisien, sejalan mempertahankan bisnis yang berkesinambungan dan perusahaan tetap terjaga, merampingkan operasi perusahaan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal dari dampak pandemi Covid-19.

Lion Air Group sangat menghargai seluruh karyawan, berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, kinerja, dedikasi, pencapaian di bidangnya masing-masing. 

“Lion Air Group juga mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh karyawan serta dari berbagai pihak hingga sampai saat ini masih beroperasi. Harapan utama pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga operasional dan layanan penerbangan normal kembali,” ujarnya.

Lion Air Group di tengah pandemi beroperasi secara bertahap, rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelumnya.

“Kondisi pendapatan sangat minimal, masih mempunyai komitmen finansial yang harus dipenuhi, terjadi pembatasan perjalanan dan pengurangan frekuensi. Sementara operasional pada rute-rute penerbangan tertentu serta biaya-biaya harus ditanggung masih cukup besar,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini