MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa proyek sistem pertanian terpadu atau food estate di Kalimantan Tengah dapat menjadi persiapan pangan dalam jangka panjang.
Sebagaimana diketahui bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak pertengahan tahun 2020 merupakan respons atas peringatan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terkait ancaman krisis pangan yang melanda sejumlah negara, termasuk Indonesia akibat pandemi virus corona.
“Untuk jangka panjang ya. Tetapi tidak untuk orientasi jangka pendek, misal menjawab ancaman krisis pangan. Ada kebutuhan bagi Indonesia untuk memperluas basis produksi pangan. Lahan sawah Indonesia bertahan di 7-8 juta hektare,” kata Khudori kepada Mata Indonesia News.
Khudori juga menjelaskan dengan adanya proyek food estate diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pangan pada pulau Jawa. Ia juga optimis di masa mendatang, bukan fokus hanya di komoditas padi, melainkan sektor perkebunan, peternakan, serta perikanan.
“Ini sekaligus mengurangi ketergantungan pangan kita pada pulau Jawa,” katanya.
Sebagai catatan, pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah berada di area seluas 30 ribu hektare dan berlokasi di kabupaten Pulang Pisau (10 ribu hektare) dan Kapuas (20 ribu hektare).
Daerah yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional ini mengombinasikan antara sawah yang ditanam padi, kemudian di pinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, dan kelapa.
Jauh sebelum itu, pemerintah Indonesia juga pernah mengembangkan program rice estate di Sumatra Selatan tahun 1970. Kemudian, proyek dengan nama serupa food estate pernah dicanangkan di Merauke, Bulungan, Ketapang hingga pencetakan sawah 2012-2014 oleh BUMN.