Dukung Pemekaran, Wujud Pemprov Papua Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah. Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai jika pemprov sudah sepatutnya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan nasional.

“Peran pemda harusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, untuk hadir di tengah masyarakat menyelesaikan permasalahan masyarakat,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Minggu 20 Februari 2022.

Dukungan terlihat dari Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flass. Ia menegaskan jika pemekaran akan membuat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berjalan lebih cepat.

“Lalu lintas ekonomi masyarakat dan pelaku ekonomi akan berjalan,” kata Dance.

Ia juga menilai jika upaya pemekaran sudah sesuai dengan aspirasi pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula dengan sejumlah bupati dan wali kota di Papua yang mendesak supaya pemekaran segera dilakukan.

Adapun pemekaran Papua diusulkan pemerintah pusat menjadi enam provinsi. Tujuannya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

Enam provinsi yang diusulkan yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Papua Tabi Saireri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini