DPR Minta Kementan dan Bulog Pastikan Distribusi Bahan Pokok Merata ke Seluruh Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ancaman penyebaran wabah corona (covid-19) belum juga reda. Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) pun dianjurkan untuk memastikan ketersediaan sembako untuk konsumsi masyarakat selama masa pandemi hingga lebaran Mei 2020. Kemudian perlu ada kejelasan soal distribusi sembako ini agar merata ke seluruh pelosok negeri.

“Ini sangat penting untuk menghindari panic buying; kepanikan akan kelangkaan bahan pokok yang dapat memengaruhi stabilitas harga atau kenaikan harga di pasar,” ujar Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema di Jakarta, Sabtu 4 April 2020.

Sosok yang karib disapa Ansy Lema ini juga menyoroti ketersediaan beras. Saat ini ada 1,6 juta ton beras yang tersimpan di 1.647 gudang Bulog. Selain itu, akan ada panen raya padi yang akan mencapai 5,03 juta ton pada bulan ini. Itu berarti stok beras domestik mampu memenuhi kebutuhan saat ini.

“Yang perlu ditindak adalah mafia beras yang sengaja menciptakan kelangkaan sehingga harga beras meningkat. Bulog dan BUMN terkait perlu menjadi off-taker beras untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional sekaligus menyerap produk pertanian para petani nasional. Ini sangat penting untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia dari kelesuan akibat pandemi,” kata Wakil rakyat Dapil NTT II itu.

Per 3 Maret 2020, harga gula pasir telah melonjak Rp 18.450 per kg atau naik 23,4 persen dan cabe rawit menyentuh Rp 50.850 per kg atau naik 27 persen. Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah harus penananam pangan lokal pengganti beras, gula, dan bahan pokok lainnya. “Misalnya, menggiatkan gula aren untuk mengganti gula pasir industri,” kata Ansy.

Untuk kebijakan jangka pendek, ia mendorong Kementan, Kementerian Sosial (Kemensos) dan KKP untuk melakukan jaring pengamanan sosial (social safety net). Dengan memanfaatkan anggaran Rp 110 triliun yang disiapkan pemerintah, tiga instansi ini bisa menyalurkannya lewat Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para petani dan nelayan prasejahtera.

“Negara harus hadir untuk mereka. Negara juga harus menyiapkan insentif kepada para pekerja informal yang bergerak di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Jangan sampai ada PHK besar-besaran kepada pekerja sektor ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti nasib para petani di NTT yang mengalami gagal tanam. Ansy pun mendesak Pemerintah Pusat agar secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu para petani.

“NTT tidak hanya terdampak covid-19, tetapi di sejumlah wilayahnya mengalami gagal tanam. Para petani harus diberikan bantuan agar terhindar dari bencana kelaparan dan jeratan kemiskinan,” katanya tegas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

BIN Rangkul Pemuda Jadi Wirausaha Unggul Lewat Pelatihan Hilirisasi Produk Nilam Melalui Program AMANAH

Aceh — Badan Intelijen Negara (BIN) mengajarkan pemahaman konsep usaha dan hilirisasi produk kepada para pemuda Negeri Rencong melalui...
- Advertisement -

Baca berita yang ini