MATA INDONESIA, WASHINGTON – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa pertumpahan darah akan segera terjadi karena tindakan represif militer terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.
Pada kesempatan yang sama Schraner Burgener mengungkapkan bahwa junta militer yang merebut kekuasaan dari pemimpin de facto tak mampu mengelola Myanmar dengan baik.
“Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” kata Schraner Burgener, melansir Reuters, Kamis, 1 April 2021.
“Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan untuk membalik jalannya peristiwa karena pertumpahan darah sudah dekat,” sambungnya.
Setidaknya 521 warga sipil dilaporkan meninggal dunia sejak kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar pada 1 Februari, sebanyak 141 di antaranya terbunuh pada Sabtu (27/3), Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan.
Pertempuran juga terjadi antara aparat keamanan Myanmar dan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan. Setidaknya tiga kelompok etnik bersenjata bersedia bergabung dengan seluruh kelompok etnik untuk memerangi junta militer, di antaranya: Arakan Army, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang.
“Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menambahkan bahwa DK PBB harus memainkan perannya dalam konflik internal di Myanmar.
Dewan Keamanan PBB sejauh ini telah mengeluarkan dua pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Myanmar. Namun, bahasa mengutuk pengambilalihan kekuasaan dan ancaman terhadap kudeta ditentang oleh China, Rusia, India dan Vietnam.
Meski menuai berbagai kecaman dan kutukan dari dunia internasional, aparat keamanan Myanmar berdalih bahwa apa yang mereka lakukan terhadap para pengunjuk rasa, semata-mata untuk menghentikan protes dan menjaga stabilitas keamanan negara.