MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Lebih dari 200 kelompok masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty Internasional meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, guna membantu melindungi warga sipil yang secara damai memprotes kudeta militer.
Sejak junta militer merebut kekuasaan 1 Februari dan secara merebut kekuasaan dari pemerintah de facto yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, Myanmar diwarnai oleh berbagai aksi unjuk rasa, gelombang kekerasan dengan pasukan keamanan yang menewaskan ratusan warga sipil, dan terbaru ‘hujan’ bom di sejumlah kota.
“Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat,” kata kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia dalam pernyataan bersama, melansir Reuters, Kamis, 6 Mei 2021.
Namun, para diplomat mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak mungkin mengambil langkah embargo, mengingat Cina dan Rusia – yang memiliki hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis dan Inggris, secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan tegas Dewan Keamanan PBB.
“Kami tidak mendukung pemberian sanksi dan kami menganggapnya sebagai upaya terakhir dalam menangani konflik,” kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang, Jun ketika ditanya apakah Beijing akan mendukung langkah Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar.
Sejak kudeta, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan beberapa pengarahan tertutup tentang situasi dalam negeri di Myanmr dan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Akan tetapi, organisasi yang bermarkas di New York itu enggan menjatuhkan sanksi terhadap Negeri Pagoda. Berbeda dengan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris yang tegas menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pejabat militer yang terlibat dalam kudeta.
Adapun Norwegia membekukan bantuan bilateral ke Myanmar. Sebagai catatan, negara Nordik tersebut telah menganggarkan 66,5 juta Kroner atau sekitar 108 miliar untuk tahun 2021 untuk membantu meningkatkan pengetahuan di lembaga publik di Myanmar di segala bidang.
Sementara Australia resmi menangguhkan program kerja sama pertahanan dengan Myanmar, menyusul tindakan keras yang intensif yang dilakukan oleh junta militer maupun aparat kepolisian terhadap para demonstran.
Senada dengan Australia, Korea Selatan juga resmi menangguhkan pertukaran pertahanan dengan Myanmar dan hentikan ekspor senjata ke negara anggota ASEAN tersebut. Hal ini dikarenakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran anti-kudeta.
“Waktu untuk pernyataan telah berlalu. Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantive. Rakyat Myanmar tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.
