MATA INDONESIA, KARAWANG – Kenaikan harga BBM yang makin memberatkan masyarakat membuat ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia mulai terjun melakukan aksi demonya di beberapa daerah. Bagi para mahasiswa tak ada kata lain selain melawan terhadap kebijakan yang menurut penilaian mereka sewenang-wenang.
Di Karawang, massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang menggelar demonstrasi menentang kenaikan BBM. GMNI menyoroti kinerja BPH MIgas yang tidak jelas kerjanya. Aksi demo itu berlangsung pada Senin 12 September 2022.
Pantauan Mata Indonesia News di lokasi, massa sempat mendorong pagar hingga akhirnya terbuka dan saling dorong dengan aparat yang berjaga di lokasi.
Dalam aksinya, GMNI Cabang karawang meminta secara tegas kepada Pemerintah Pusat agar mengevaluasi kinerja BPH Migas. Dimana, lembaga tersebut dinilai sebagai yang bertanggunjawab mengatur hilirisasi BBM.
Tidak hanya itu, GMNI Cabang Karawang juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas karena diduga melakukan penyelewengan BBM Bersubsidi.
“Bagaimanapun BPH Migas merupakan satuan kerja yang dibentuk pemerintah untuk mengontrol harga BBM dan pendistribusiannya. Tetapi dalam hal ini, selama beberapa periode masalah BBM tidak pernah usai. Maka dari itu, Pemda dan DPRD Karawang selaku institusi di daerah yang harusnya bisa menyampaikan aspirasi ke pusat,” ujar Arif Kurniawan, Ketua GMNI Cabang Karawang.
Menanggapi aksi GMNI Cabang Karawang, Pendi Anwar, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, menanggapinya dengan respons positif. Ia mengucapkan terima kasih atas aspirasi GMNI. Pendi berjanji akan meneruskannya hingga ke tingkat Pemerintah Pusat.
“Saya sebagai penyampai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, akan memfasilitasi dengan bentuk surat resmi kepada Pemerintah Pusat. Baik dari buruh, dan hari ini dari GMNI. Mudah-mudahan atas nama mahasiswa, masyarakat, dan buruh, pemerintah pusat bisa segera respons,” kata Pendi Anwar di sesi mediasi.
Demonstrasi GMNI Cabang Karawang pun akhirnya usai dengan penandatanganan surat resmi yang nantikan akan teruskan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada DPR RI.
Reporter: Rendra
