Dana APBN Rp 115,62 Triliun untuk Lahan Proyek Infrastruktur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menghabiskan dana Rp 115,62 triliun untuk pendanaan lahan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2016.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pendanaan tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ada jaminan dari pemerintah.

”Betapa APBN dan negara konsennya terhadap pembangunan infrastruktur luar biasa. Tidak sedikit dana negara yang keluar dari sisi pendanaan lahan saja. Kalau kita jumlahkan Rp 115,62 triliun,” ujarnya, Rabu 2 Maret 2022.

Dia menjelaskan, pada

  • Tahun 2016 realisasi APBN untuk LMAN sebesar Rp 16 triliun
  • 2017 Rp 32,05 triliun
  • Tahun 2018 Rp 31,15 triliun
  • 2019 Rp 12 triliun
  • Tahun 2021 Rp 14,42 triliun.

Kemudian, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk LMAN sebesar Rp 28,84 triliun. Dan baru cair Rp 10 triliun.

Sementara dana yang sudah tersalurkan untuk pembebasan lahan selama Januari hingga Februari 2022 adalah sebesar Rp 2,31 triliun.

“Kalau kita lihat total pendanaan lahan saja sampai akhir Februari kemarin, kebetulan kita sudah cairkan Rp 10 triliun. Dari total Rp 28,84 triliun,” ujarnya.

Kemudian, dia memerincikan sektor infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pendanaan lahannya oleh LMAN, dengan total realisasi sebesar Rp 91,93 triliun.

Untuk jalan tol, ada 53 PSN yang telah mendapat dana atau dalam proses pendanaan oleh LMAN sebesar Rp 79,45 triliun. Jalur kereta api sebanyak 9 PSN sebesar Rp 2,71 triliun.

Kemudian, 40 PSN bendungan sebesar Rp 8,33 triliun, 1 PSN pelabuhan sebesar Rp 791,7 miliar, 6 PSN irigasi sebesar Rp 548,4 miliar, 1 PSN KSPN sebesar Rp 84,93 miliat, dan 1 PSN air baku sebesar Rp 20,86 triliun.

“Ini angka yang cukup besar yang bersumber dari APBN kita,” tutur dia.

Oleh karenanya, butuh pengelolaan yang baik agar dana dari APBN ini bisa bermanfaat sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur.

“Kata kuncinya dengan tata kelola dan integritas,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini