Dana APBN Rp 115,62 Triliun untuk Lahan Proyek Infrastruktur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menghabiskan dana Rp 115,62 triliun untuk pendanaan lahan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2016.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pendanaan tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ada jaminan dari pemerintah.

”Betapa APBN dan negara konsennya terhadap pembangunan infrastruktur luar biasa. Tidak sedikit dana negara yang keluar dari sisi pendanaan lahan saja. Kalau kita jumlahkan Rp 115,62 triliun,” ujarnya, Rabu 2 Maret 2022.

Dia menjelaskan, pada

  • Tahun 2016 realisasi APBN untuk LMAN sebesar Rp 16 triliun
  • 2017 Rp 32,05 triliun
  • Tahun 2018 Rp 31,15 triliun
  • 2019 Rp 12 triliun
  • Tahun 2021 Rp 14,42 triliun.

Kemudian, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk LMAN sebesar Rp 28,84 triliun. Dan baru cair Rp 10 triliun.

Sementara dana yang sudah tersalurkan untuk pembebasan lahan selama Januari hingga Februari 2022 adalah sebesar Rp 2,31 triliun.

“Kalau kita lihat total pendanaan lahan saja sampai akhir Februari kemarin, kebetulan kita sudah cairkan Rp 10 triliun. Dari total Rp 28,84 triliun,” ujarnya.

Kemudian, dia memerincikan sektor infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pendanaan lahannya oleh LMAN, dengan total realisasi sebesar Rp 91,93 triliun.

Untuk jalan tol, ada 53 PSN yang telah mendapat dana atau dalam proses pendanaan oleh LMAN sebesar Rp 79,45 triliun. Jalur kereta api sebanyak 9 PSN sebesar Rp 2,71 triliun.

Kemudian, 40 PSN bendungan sebesar Rp 8,33 triliun, 1 PSN pelabuhan sebesar Rp 791,7 miliar, 6 PSN irigasi sebesar Rp 548,4 miliar, 1 PSN KSPN sebesar Rp 84,93 miliat, dan 1 PSN air baku sebesar Rp 20,86 triliun.

“Ini angka yang cukup besar yang bersumber dari APBN kita,” tutur dia.

Oleh karenanya, butuh pengelolaan yang baik agar dana dari APBN ini bisa bermanfaat sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur.

“Kata kuncinya dengan tata kelola dan integritas,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dari Kota hingga Pelosok: Misi Kesehatan Berkualitas melalui CKG

Oleh : Ricky RinaldiPemerataan layanan kesehatan menjadi fokus penting pemerintah dalammemperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah upaya memperluasakses layanan hingga ke wilayah terpencil dan pelosok, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan masyarakat dapatmemperoleh pemeriksaan kesehatan secara mudah, gratis, dan berkualitas. Kehadiran program ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan kesehatan, tetapijuga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjagakesehatan sejak dini demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidupmasyarakat. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, produktivitas masyarakat akanmenurun dan pembangunan sumber daya manusia sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap wargamemiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harusmenjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pelayanan kesehatan tidakboleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerahterpencil menghadapi keterbatasan akses. Dalam kerangka tersebut, CKG menjadibagian dari upaya menghadirkan negara secara nyata dalam pelayanan kesehatanmasyarakat.Program CKG dirancang untuk memperkuat pendekatan preventif dalam sistemkesehatan nasional. Selama ini, masyarakat sering kali baru memeriksakan kondisikesehatan ketika penyakit sudah berkembang lebih serius. Melalui pemeriksaankesehatan gratis, masyarakat didorong untuk lebih dini mengenali kondisi tubuh dan melakukan langkah pencegahan sebelum penyakit berkembang lebih lanjut.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penguatan layanankesehatan primer menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan nasional. Pemeriksaan kesehatan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadapberbagai penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini juga membantu mengurangi beban pembiayaan kesehatan dalamjangka panjang.Pelaksanaan CKG tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga diarahkanmenjangkau wilayah pelosok. Pemerintah memperkuat koordinasi dengan fasilitaskesehatan daerah agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran tenaga kesehatan di lapangan menjadi faktor penting dalam memastikanbahwa program berjalan efektif hingga ke tingkat komunitas.Bagi masyarakat di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terkendala oleh jarak, keterbatasan fasilitas, dan minimnya tenaga medis....
- Advertisement -

Baca berita yang ini