Catat, Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Novel Baswedan Disidangkan di PN Jaksel

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Novel Baswedan di Bengkulu diminta dibuka lagi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Permintaan itu diajukan pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.

Itu adalah kasus perdata yang menggugat Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dinilai tidak memerintahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu menyidangkan kasus yang melibatkan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Maka dalam gugatan perdatanya di PN Jaksel tersebut OC Kaligis meminta para tergugat yaitu Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri Bengkulu dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan isi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 2 Pid.Pra/2016/PN.Bgl, tertanggal 21 Maret 2016.

Putusan itu memerintahkan kasus saat Novel masih bertugas sebagai polisi di Bengkulu tersebut segera disidangkan.

Berdasarkan laman resmi sipp PN Jakarta Selatan sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 958/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Sidang terbuka untuk umum dijadwalkan pukul 10.00 WIB akan dipimpin Hakim Ketua Ahmad Suhel serta dua hakim anggota, Mery Taat Anggarasih dan Krisnugroho.

Dalam petitum gugatannya, OC Kaligis meminta agar hakim mengabulkan gugatan yang dia ajukan untuk seluruhnya.

Kaligis menetapkan kerugian material akibat kasus itu tidak disidangkan senilai Rp 1 juta.

Sementara, kerugian imaterial yang dia ajukan akibat kasus Novel tidak disidangkan telah merugikan waktu, tenaga dan pikiran Kaligis sehingga semuanya tidak bisa diukur dengan uang.

Namun nominalnya dalam kerugian imaterial Kaligis menetapkan ganti rugi senilai Rp 1 juta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini