Catat, Dana Pembelian Vaksin Covid19 Bukan dari APBN Semata

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jutaan vaksin Covid19 dari Sinovac sudah dan akan segera datang. Pembiayaan pembelian vaksin itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan hanya dari APBN.

“Sebagiannya secara mandiri hasil kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, BUMN, swasta serta organisasi profesi,” ujar Ani, panggilan akrab Sri Mulyani yang dikutip Selasa 8 Desember 2020.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola APBN telah siap dengan ketersediaan alokasi anggaran vaksin.

Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai @beacukairi telah melakukan berbagai upaya dukungan percepatan pemeriksaan serta validasi data impor vaksin ini.⁣⁣
⁣⁣
Pemerintah, menurut Ani, telah mengalokasikan anggaran untuk vaksin senilai Rp 35,1 triliun di tahun 2020 namun program vaksinasi akan mulai berjalan di tahun 2021.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kesehatan senilai Rp169,7 triliun.
⁣⁣
Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, yaitu dari sisi prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal, tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan @kemenkes_ri.⁣⁣

⁣⁣

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MK Hapus Presidential Threshold 20%, DEMA UIN Sunan Kalijaga: Hak Politik dan Kedaulatan Rakyat Telah Kembali

Mata Indonesia, Yogyakarta - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merespon langkah Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Enika Maya Oktavia, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoriul Fatna. Mereka seluruhnya adalah mahasiswa sekaligus anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Advertisement -

Baca berita yang ini