Cakupan Vaksinasi Masih Kurang Jabodetabek Belum Bisa Beranjak dari PPKM Level 3

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah melalui evaluasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pemerintah masih menetapkan aglomerasi Jabodetabek di Level 3 dan akan menerapkan PPKM Level 1 atau kehidupan new normal di Kota Blitar, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut B. Pandjaitan, Senin 4 Oktober 2021.

“Aglomerasi Jabodetabek belum turun karena Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi masih kekurangan vaksinasi,” kata Luhut, Senin 4 Oktober 2021.

Menurut Luhut, cakupan vaksinasi merupakan salah satu syarat diturunkannya level PPKM pada suatu daerah.

Untuk itu, PPKM di Jawa-Bali berikutnya akan diberlakukan selama 14 hari mulai 5 Oktober hingga 20 Oktober 2021.

Pada masa itu pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan PPKM Level 1 (New Normal) untuk Kota Blitar.

Menurut Luhut, suatu daerah boleh menerapkan PPKM itu jika telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen serta dosis 1 lansia sebesar 60 persen.

Penerapan PPKM Level 1, lanjut Menko, akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat biasanya.

Untuk mengimbangi uji coba itu, akan dilakukan tindakan surveillance, testing/tracing yang tinggi, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Uji coba ini dilaksanakan untuk dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini