Buwas Digadang Jadi Ketua Umum PSSI?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Setelah Erick Thohir yang di gadang-gadang menjadi calon kuat ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), kini nama Mantan Kepala Badan Narkotik Nasional (BNN) Budi Waseso atau Buwas, juga disebut sebagai salah satu sosok sebagai pengisi jabatan PSSI 1.

Namu, dirinya memilih tidak dikaitkan dengan jabatan yang sebelumnya diduduki Edy Rahmayadi lantaran memiliki kesibukan sebagai Direktur Utama Perum Bulog serta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

“Urusan Bulog ini merupakan urusan perut masyarakat Indonesia dan tidak mudah karena harus dipertanggungjawabkan,” kata Buwas dikutip dari Antara.

Buwas pun menilai jika benar menjadi pemimpin PSSI, maka ia akan semakin sibuk dan tidak memiliki waktu beristirahat. “Kapan saya tidurnya jika harus memegang beberapa jabatan,” katanya.

Buwas berharap publik dan pihak terkait dapat memajukan nama lain untuk memimpin PSSI pada masa yang akan datang karena menurutnya banyak sosok lain yang mampu menjadi ketua umum di badan sepak bola tertinggi Indonesia tersebut.

“Jika memiliki komitmen dan kemauan keras membangun sesuatu apapun, termasuk PSSI pasti bisa,” katanya.

Selain Buwas, nama lain yang sempat muncul dan diusulkan ketua umum PSSI oleh komite eksekutif PSSI dan klub Liga 1 adalah Krishna Murti yang kini menjabat sebagai Wakil Satgas Anti Mafia Bola, mantan Kapolda Metro Jaya M. Iriawan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pengusaha Erick Thohir dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Berita Terbaru

Pemerintah Siapkan Strategi Fiskal untuk Keberlanjutan UMKM

Oleh: Jauhari Firdaus Basam Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus menunjukkankomitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM). Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikanUMKM mampu bertahan dan berkembang, seiring dengan peran pentingnya dalamperekonomian nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah memberikanperpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagiwajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM. Kebijakan ini, yang awalnya dijadwalkanberakhir pada 2024, kini diperpanjang hingga 2025. Stimulus ini diberikan khususkepada UMKM yang telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagiUMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanyameringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untukmengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya kebijakan fiskal yang memperhatikan azas gotong royong dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwainsentif perpajakan untuk tahun 2025 sebagian besar diarahkan untuk rumah tanggadan sektor usaha, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencerminkan kepekaanpemerintah terhadap kebutuhan dunia usaha dan pelaku ekonomi, sekaligusmenjaga stabilitas ekonomi. Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan beamasuk serta pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untukkendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan hybrid. Kebijakan ini tidak hanya mendorong transisi energi hijau, tetapi juga membukapeluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri kendaraanlistrik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribumenyampaikan bahwa pemerintah terus memprioritaskan keberlanjutan UMKM melalui berbagai stimulus ekonomi dengan sejumlah penyederhanaan regulasi. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang langsung menyentuhkebutuhan UMKM. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkandaya saing UMKM dan koperasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber dayamanusia (SDM) pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Pemerintah optimis bahwakombinasi kebijakan stimulus ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM akanmenjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Pengamat ekonomi dari INDEF, Ariyo DP Irhamna mengapresiasi kebijakanpemerintah dalam memberikan insentif dan stimulus guna menjaga stabilitasekonomi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan program bantuan sosialdan insentif benar-benar efektif dan tepat sasaran seperti penggunaannya untukpembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan publik lainnya agar masyarakat mendapat manfaat. Ia juga menekankan perlunya strategi fiskal yang lebih komprehensif untukmendukung keberlangsungan UMKM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini