BPOM Buka Suara Soal Maraknya Penjualan Obat Keras Online

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serius memperhatikan maraknya penjualan oba keras secara online belakangan ini.

Obat-obat itu dijual bebas tanpa ada resep dokter dan cenderung disalahgunakan. Contoh obat keras yang dijual bebas adalah Gastrul dan Cytotec.

Kedua obat tersebut berfungsi untuk mengobati masalah tukak lambung, namun kenyataannya kerap dipromosikan sebagai penggugur kandungan.

“Masyarakat diimbau tidak membeli dan mengonsumsi obat yang dijual secara online karena tidak memperoleh informasi lengkap dan tepat,” tulis BPOM dalam keterangan resminya.

Secara lengkap, berikut penjelasan BPOM soal maraknya penjualan obat keras online:

PENJELASAN BPOM RI

Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring

Sehubungan dengan maraknya penjualan obat keras secara online/daring akhir-akhir ini, BPOM RI menyampaikan penjelasan mengenai pengawasan penjualan obat online/daring sebagai berikut:

1. Selain pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan peredaran obat di pasaran, BPOM juga memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara daring yaitu cyber patrol yang merupakan pengawasan berkala terhadap obat yang dijual melalui market place/e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elevenia, Shopee, dan lainnya, media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta situs lainnya.

2. Selain itu, BPOM sejak tahun 2011 telah rutin berpartisipasi dalam Operasi Pangea yang dikoordinasikan oleh ICPO INTERPOL sebagai salah satu upaya pemberantasan obat ilegal termasuk palsu yang diiklankan di media internet.

3. Berdasarkan hasil penelusuran BPOM sejak tahun 2011 tersebut, telah ditemukan sejumlah situs dan media sosial yang menjual obat keras secara online, dimana obat tersebut digunakan secara off label (penggunaan obat di luar indikasi yang disetujui oleh BPOM). Terhadap situs-situs tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran.

4. Selama tahun 2018 tidak kurang dari 2.217 situs/akun yang menjual obat tidak sesuai ketentuan, direkomendasikan untuk di-take down dan/atau diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, termasuk penjual obat dengan zat aktif misoprostol dengan merek dagang Gastrul dan Cytotec yang disalahgunakan dan dipromosikan sebagai obat penggugur kandungan. Penggunaan obat yang mengandung zat aktif misoprosol yang disetujui BPOM adalah untuk pengobatan tukak lambung dan tukak duodenum.

5. Khusus untuk penjualan obat yang mengandung zat aktif misoprostol secara daring, BPOM telah melaporkan 139 situs yang terdiri dari website mandiri, media sosial (Facebook, Instagram, Twitter), e-commerce (Tokopedia, Sophee, Lazada, dan Bukalapak) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

6. BPOM juga telah merekomendasikan 100 situs yang menjual dan mempromosikan Trivam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan take down pada tahun 2018. Trivam merupakan obat yang disetujui BPOM sebagai anestesi, namun sering disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Oleh: Rangga Putra )*Pemerintah memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes/Kel) Merah Putih berjalan optimal melalui percepatanpembangunan gerai dan penguatan sistem pendukung di berbagaidaerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikankoperasi sebagai tulang punggung ekonomi berbasis desa yang mampumenjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mendorong percepatanpembangunan gerai Kopdes Merah Putih, khususnya pada lahan-lahanbaru yang telah disiapkan. Langkah ini dipandang krusial untukmembangun jaringan distribusi yang merata hingga ke tingkat desasekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai percepatan pembangunanakan memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan operasionalkoperasi. Ia optimistis progres pembangunan akan menunjukkan capaianyang jelas dalam waktu dekat apabila proses pengerjaan dapat terusdipercepat sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara, guna memastikan kesiapanoperasional berjalan menyeluruh. Kolaborasi ini difokuskan padapenguatan sistem distribusi, pengelolaan operasional, serta integrasiekosistem logistik pangan agar mampu menopang aktivitas koperasisecara efektif.Selain aspek pembangunan fisik, pemerintah memberikan perhatianserius terhadap tahapan verifikasi dan validasi sebelum seluruh geraiberoperasi penuh. Standar layanan menjadi prioritas utama agar seluruhunit usaha yang berada di bawah Kopdes, termasuk gerai obat danlayanan klinik, memiliki kualitas yang seragam dan dapat dipercayamasyarakat.Ferry juga menilai pemanfaatan fasilitas command center yang dimilikiAgrinas menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan. Sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan proyek secaraterintegrasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secaracepat dan tepat.Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, melaporkan bahwa pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putihterus menunjukkan perkembangan positif. Dari total target nasionalsebanyak 32.660 unit, ribuan gerai telah mencapai tahap penyelesaianpenuh dan sisanya masih dalam proses pembangunan yang berjalansecara bertahap.Joao memproyeksikan sebagian besar gerai akan segera rampung dalamwaktu dekat, dengan target puluhan ribu unit dapat diselesaikan padatahap awal implementasi. Perkembangan ini menunjukkan komitmen kuatpemerintah dan mitra dalam mempercepat realisasi program strategistersebut.Dalam pengelolaannya, Kopdes Merah Putih dirancang mengadopsistandar profesional dengan mengacu pada praktik koperasi di negaramaju. Pendekatan ini menitikberatkan pada digitalisasi sistem sertatransparansi pengelolaan secara terpusat untuk menciptakan efisiensi danakuntabilitas dalam skala nasional.Meski demikian, prinsip dasar koperasi tetap dijaga, terutama dalampenerapan mekanisme keanggotaan yang demokratis. Hal ini memastikanbahwa setiap anggota tetap memiliki peran yang setara dalampengambilan keputusan, sehingga koperasi tidak kehilangan jati dirinyasebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi masyarakat.Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat implementasi program denganmemastikan ketersediaan lahan sebagai fondasi utama pembangunankoperasi. Menteri Desa dan Pembangunan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini