Boris Johnson Sembuh dari Corona, Siap Kerja Hari Senin

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dinyatakan telah sembuh setelah positif terjangkit Covid-19 akhir Maret lalu. Ia melewati masa-masa sulit mengisolasi diri dan mendapat perawatan intensif di RS St Thomas London.

Kini, Johnson mengaku sudah siap kembali bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri pada hari Senin 27 April 2020. Selama positif Covid-19 dan diwajibkan istirahat dua pekan, Johnson memimpin pemerintahan melalui telekonferensi.

Sebelumnya, Johnson diketahui telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan para penasihat pemerintahan dan sejumlah menteri lainnya. Seorang sumber mengatakan pria berusia 55 tahun itu memberi pengarahan terperinci mengenai kebijakan yang dilakukan sejauh ini dan untuk fase selanjutnya dalam perjuangan menghadapi situasi pandemi.

Meski akan mulai bekerja lagi hari Senin, Johnson masih harus mendapatkan pengawalan ketat dari tim medis yang akan mendampinginya terus.

Johnson mengumumkan bahwa dirinya positif terinfeksi corona pada 27 Maret lalu. Ia sempat menjalani perawatan di unit perawatan intensif pada 6 April, setelah gejala-gejala yang dialaminya memburuk.

Saat ini Inggris mengonfirmasi ada lebih 148 ribu kasus Covid-19 dan 20 ribu kematian. Negara itu telah memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Deregulasi dan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi

Oleh : Antonius UtomoMenghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mempercepat deregulasi dan kemudahan berusaha menjadi sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Gelombang kebijakan baruyang meluncur beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonominasional. Kendati demikian, efektivitas dari pemangkasan birokrasi ini akan sangat bergantung pada konsistensipengawasan di tingkat daerah, tempat di mana komitmen investasi tersebut benar-benar diuji di lapangan.Langkah deregulasi dinilai menjadi strategi krusial karena hambatan investasi di Indonesia tidak pernah tunggal. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar insentif fiskal yang ditawarkan, tetapi juga menyangkutkompleksitas regulasi dan proses birokrasi yang panjang serta tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah kinidituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus mendukung percepatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis secara nyata.Aksi nyata dari komitmen ini salah satunya ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan melalui penerbitan aturankembar, yaitu Permendag Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi anyar di bidang ekspor ini sengajadiluncurkan untuk mempercepat deregulasi dan memberikan karpet merah bagi kemudahan berusaha, khususnyapada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara, serta minyak dan gas bumi.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penerbitan kedua Permendag tersebut merupakan bagiandari upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan proses ekspor. Melalui aturan ini, pemerintah melakukanrelaksasi terhadap sejumlah ketentuan lama dengan mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas), menghapus beberapa kewajiban administratif yang berbelit, serta memangkas hambatan perizinan yang selama inidikeluhkan memperlambat perputaran roda usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi industriekspor sekaligus meningkatkan taji pelaku usaha Indonesia di tengah sengitnya dinamika perdagangan global.Namun, menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian saja tentu tidak cukup. Menyadari ego sektoral yang sering kali menjadi batu sandungan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan membentukSatuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Pembentukan satgas ini dinilai sangat mendesak untuk menyisir dan memangkas berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan membingungkaninvestor.Keberadaan satgas deregulasi ini diyakini dapat menjadi jembatan yang memperbaiki arus investasi nasional, dengan catatan, mereka mampu bertindak tegas menghapus aturan yang tidak efektif dan mempercepat jalurkoordinasi horizontal antar-kementerian maupun koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Dengan birokrasiyang lebih ramping, investor akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian waktu yang jauh lebih baik. Imbaspositifnya, minat untuk menanamkan modal di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini